Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama menyindir PNS DKI lulusan Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) saat melantik ratusan PNS DKI, hari ini. Ahok menyebut masih ada lulusan IPDN yang kerap berbuat curang dalam melayani masyarakat.
"Jadi Bapak Ibu harus tertib 5T. Jangan nilep uang PKL pura-pura tidak tahu. Apalagi seperti alumni IPDN, itu banyak yang kurang baik juga ini," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2015).
"Suka korps kumpul-kumpul duit untuk dia bisa lapor ke oknum jaksa takut diperiksa lapor ke inspektorat. Saya tahu itu," sambung dia.
Dalam perjalanannya menjadi birokrat, Ahok megaku tak pernah memakai ajudan lulusan IPDN. Sebab dia terlanjur kecewa dengan sejumlah lulusan IPDN yang selama ini bertugas.
"Ini mohon maaf aja nih ajudan dari IPDN (sambil lihat dan menunjuk orang yang memegang dokumen di belakang). Ini kan dari IPDN. Saya tidak pernah pakai ajudan dari IPDN dari saya jadi bupati," ungkap dia.
Ahok bilang, kalau untuk mempersiapkan birokrat, setiap universitas mampu juga mengeluarkan birokrat yang andal. Ahok berpendapat seorang birokrat tak harus dikeluarkan dari sekolah dengan sistem militer.
"Masuknya juga enggak jelas gimana tesnya. Lulusnya gimana. Semua dari perguruan swasta mampu mensuplai (PNS), dari TNI-Polri juga mampu mensuplai. Buat apa ada sekolah-sekolah gaya militer-militer seperti itu. swasta mampu kok," bebernya
Karena sejumlah kekecewaan yang dia dapat, Ahok pun menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk membubarkan IPDN. Namun Ahok mengaku tak tahu apakah omongannya tersebur ditanggapi atau tidak oleh Jokowi.
"Kemarin saya bilang ke pak Jokowi, 'Pak, kalau bisa, IPDN bubarkan saja Pak'. Saya enggak tahu pikiran beliau apa. Tapi kalau menurut saya enggak perlu ada," imbuhnya.
(OJE)
Tokoh senior Muhammadiyah Syafii Maarif menyambut baik kebebasan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok yang patuh dan taat ke se…
Dia juga memuji eks Kepala Dinas Bina Marga DKI Yusmada Faizal.
Warga masyarakat Kota Denpasar pada Kamis (24/1) kemarin menggelar doa bersama dengan dipimpin para tokoh dari lintas agama di Bal…
Emil menyebut, Ahok masih bisa berkontribusi positif kepada masyarakat, apapun bentuknya.
Bebasnya Basuki Tjahaja Purnama menyedot perhatian banyak pihak termasuk netizen hingga sempat berada di posisi ketiga trending to…
Jika terus dibiarkan, kelelahan yang tak tertangani dengan baik dapat mengganggu produktivitas dan m…
Pastikan Anda menghuni rumah yang nyaman dengan melapisi dinding menggunakan cat pelapis anti bocor.
Rekayasa BLB dimulai pukul 17.02 hingga 23.00 WIB.
Penggantian antar waktu (PAW) sesama kader Demokrat ini berdasarkan surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudh…
Proyek monorel Jakarta sudah 12 tahun mangkrak.
Polda Metro Jaya menerima surat pemberitahuan kegiatan Munajat 212 yang akan digelar di Monas, Jakarta Pusat pada Kamis, 21 Februa…
Anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus mengkritik aturan larangan kampanye di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dikeluar…
Banyak laporan masyarakat adanya pungutan liar (pungli) sertifikat tanah di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Pemerintah akan mulai melanjutkan proyek pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) tahap kedua pada Maret 2019.
Moda Raya Terpadu (MRT) hanya cocok dibangun di daerah padat penduduk seperti DKI Jakarta. Karena itu, pemerintah belum berencana …
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disarankan mendesak DPRD DKI khususnya fraksi Gerindra dan PKS segera menunjuk wakil gubernur …
Dalam setahun ada 52 PNS DKI yang terlibat kasus korupsi.
KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…