Pemerintah DIY Didesak Cabut Pembatasan Kepemilikan Lahan

Ahmad Mustaqim    •    Minggu, 06 Sep 2015 11:42 WIB
tanah
Pemerintah DIY Didesak Cabut Pembatasan Kepemilikan Lahan
Gubernur Yogyakarta Sri Sultan HB X (kanan) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan (tengan), MTVN - Ahmad Mustaqim

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan saat bertandang ke Yogyakarta pada 3 September 2015 menuai protes. Pernyataan Ferry dianggap mendukung diskriminasi atas hak kepemilikan tanah warga negara Indonesia (WNI).

Saat berkunjung, Ferry mengatakan tak mempermasalahkan pembatasan kepemilikan lahan di Yogyakarta. Ferry menganggap larangan itu harus dijalankan.

"Itu bagian dari kearifan lokal. Di Bali juga begitu, orang dari luar kecamatan tak bisa punya sawah," kata Ferry saat itu.

Sontak pernyataan Ferry menuai reaksi.  Ketua Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi (GRANAD), Willie Sebastian, menganggap pernyataan Ferry itu melanggar sumpah jabatan. "Kami nilai ini mencoreng nama kabinet Pak Jokowi. Pak Jokowi kan nasionalis, tiba-tiba ada menterinya yang seperti ini," ujar Willie saat ditemui di kawasan Pasar Kranggan, Yogyakarta, Sabtu (5/9/2015).

Willie meminta Ferry meminta maaf dan mencabut pernyataan tersebut. Seharusnya, Ferry memerintahkan pemerintah Yogyakarta mencabut aturan itu karena berseberangan dengan Undang Undang.

"Jangan dikatakan kearifan lokal tapi melanggar UU. Ini melawan hukum. Kami tak ingin aturan ini nanti ditiru daerah lain. Bisa merugikan NKRI," kata Willie.

Adapun aturan yang menuai reaksi itu adalah Surat bernomor K.898/I/A/1975. Surat itu diteken Wakil Kepala Daerah DIY waktu itu, Paku Alam VIII, tertanggal 5 Maret 1975. Aturan itu melarang WNI nonpribumi memiliki hak atas tanah di Yogyakarta. Surat itu diteken Paku Alam VIII karena saat itu, Gubernur sekaligus Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat Wakil Presiden RI.

Meskipun WNI nonpribumi membeli sebidang tanah, ia harus merelakan tanah itu bila sewaktu-waktu Pemerintah Yogyakarta memintanya. 

Aturan ini dianggap bertentangan dengan UU 5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria. UU Agraria menjelaskan subyek hak milik atas tanah menjadi WNI serta Badan Hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial, tanpa membedakan WNI pribumi atau WNI non pribumi.
 


(RRN)

Hakim Tegur Irvanto

Hakim Tegur Irvanto

20 hours Ago

Hakim Yanto menyebut, Irvanto memang berhak membantah keterangan para saksi. Namun demikian, Ir…

BERITA LAINNYA