Pemerintah Diminta Hentikan Cara-cara Represif Tengahi Konflik Agraria

Wanda Indana    •    Minggu, 06 Sep 2015 14:46 WIB
pertanahan
Pemerintah Diminta Hentikan Cara-cara Represif Tengahi Konflik Agraria
Presidium Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI) Harli Muin -- Foto: MTVN/ Wanda Indana

Metrotvnews.com, Jakarta: Presidium Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI) Harli Muin meminta pemerintah bertindak objektif dalam menyelesaikan konflik agraria antara masyarakat dan pengusaha.

"Penyelesaian dengan cara represif tidak hanya melecehkan kemanusiaan, juga sekaligus mempersulit penyelesaian konflik, cara-cara represif harus dihentikan," ujar Harli dalam diskusi bertajuk 'Mengurai Benang Kusut Konflik Lahan' di de' Resto Cafe, Pasar Festival, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (6/9/2015).

Menurutnya, kehilangan lahan bagi petani sama saja dengan kehilangan sumber pendapatan. Karena itu konflik lahan menjadi sangat sensitif. Apalagi, sebagian besar masyarakat di pedesaan adalah petani yang menggantungkan hidup dari lahan pertanian.

"Program Nawacita Jokowi mestinya menyediakan akses bagi masyarakat pinggiran," imbuh dia.

Ditambahkannya, penyelesaian konflik juga akan menguntungkan dunia usaha lantaran akan meningkatkan jaminan keamanan dan iklim investasi yang nyaman.

"Selayaknya penyelesaian konflik agraria menjadi prioritas bagi pemerintah," pungkas dia.

Sekedar untuk diketahui, sepanjang 2014 terjadi 472 konflik agraria di seluruh Indonesia dengan luasan konflik mencapai 2.860.977 hektar dan melibatkan 105.887 kepala keluarga. Data diperoleh dari Konsorsiun Pembaruan Agraria (KPA).


(Des)