Menjerakan Pembakar Hutan dan Lahan

   •    Senin, 07 Sep 2015 05:57 WIB
kebakaran hutan
Menjerakan Pembakar Hutan dan Lahan

KABUT asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan. Bencana itu sudah mengganggu kehidupan masyarakat sehingga masuk kategori darurat.

Sedikitnya 25,6 juta jiwa terpapar asap, yaitu 22,6 juta jiwa di Sumatra dan 3 juta jiwa di Kalimantan. Sebagian besar warga mengalami gangguan kesehatan, aktivitas sekolah harus diliburkan, dan tidak sedikit jadwal penerbangan terganggu.

Hingga akhir pekan lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat ada 156 titik panas sumber kabut asap di Sumatra dan Kalimantan. Sungguh ironis, kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap tahun selama 18 tahun terakhir. Lebih ironis lagi, 90% penyebab kebakaran itu ialah ulah manusia. Tidak berlebihan jika kita mengatakan kebakaran hutan ialah kejahatan terorganisasi terkait dengan pembukaan lahan perkebunan.

Sudah banyak peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang mengatur larangan membakar hutan dan lahan. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaku pembakaran baik hutan maupun lahan dapat dihukum penjara 10 tahun denda Rp10 miliar. UU Kehutanan mengatur pelaku pembakaran hutan dapat dihukum penjara 15 tahun dan denda Rp5 miliar.

Ancaman penjara dan denda yang tercantum dalam undang-undang boleh saja tinggi. Faktanya, vonis hakim sangat ramah terhadap pembakar hutan dan lahan. Menurut data Kepolisian Daerah Riau, tahun lalu, pengadilan sudah menyatakan 118 tersangka terbukti bersalah melakukan kejahatan lingkungan. Mereka dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan sampai 5,5 bulan serta denda Rp10 juta hingga Rp3 miliar. Hukuman yang ringan, sangat ringan.

Para pelaku pembakaran hutan dan lahan harus dijatuhi hukuman penjara dan denda maksimal. Hanya hukuman maksimal itulah yang memberi efek jera. Harus jujur pula diakui bahwa penegakan hukum ialah cara terampuh mencapai solusi permanen untuk menyelesaikan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Dalam konteks penegakan hukum itulah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penyegelan lahan yang diduga dibakar di Riau. Lahan yang disegel itu berada di konsesi hutan tanaman industri dan sebagian di lahan yang disiapkan buat kebun sawit.

Penyegelan itu tentu saja untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan yang penyelesaian kasusnya mesti bermuara di pengadilan. Penegakan hukum terhadap kasus pembakaran hutan dan lahan harus dilakukan kerja sama lembaga lintas sektoral. Jangan biarkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sendiri.

Kita mendorong Komisaris Jenderal Anang Iskandar yang hari ini dilantik menjadi Kabareskrim Mabes Polri turun tangan menyelidik dan menyidik kejahatan di bidang kehutanan. Badan Intelijen Negara pun jangan berpangku tangan.

Kerja sama lintas sektoral yang tidak kalah mendesaknya saat ini ialah memadamkan api. Pemerintah harus mengerahkan segenap kekuatan untuk memadamkan api dengan cara seperti modifikasi cuaca, pemadaman darat, dan udara. Masyarakat lokal juga diberdayakan. Begitu pula korporasi yang masih punya rasa peduli.

Untuk mengatasi darurat bencana kabut asap, selain memadamkan api, menghukum seberat-beratnya para pelaku pembakaran hutan dan lahan juga mesti dilakukan. Jangan pernah lelah menegakkan hukum.