SDA Sebut Dakwaan Jaksa Kabur

Renatha Swasty    •    Senin, 07 Sep 2015 12:24 WIB
SDA Sebut Dakwaan Jaksa Kabur
Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Senin (31/8/2015). Foto: Adam Dwi/MI

Metrotvnews.com, Jakarta:  Suryadharma Ali membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada KPK dalam kasus dugaan korupsi dana haji. Mantan menteri agama ini menuding dakwaan dibuat berdasar keterangan pihak-pihak yang lari dari tanggung jawab.

Di dalam eksepsi yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Suryadharma menyebut dakwaan Jaksa kabur, mengada-ada, tidak cermat dan tidak sesuai dengan kejadian dan peraturan yang ada. Dakwaan, kata dia, ditulis hanya berdasar keterangan sejumlah pihak.

"Dakwaan tersebut berasal dari informasi yang sesat dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh saudara Slamet Riyanto, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Anggito Abimanyu, keduanya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Direktur Pelayanan Haji, Ahmad Kartono, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dari aparatur Kemenag lainnya," kata Suryadhama saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Ketiga nama yang disebut Suryadharma sudah tak lagi menjabat jabatan-jabatan itu. Di eksepsinya, mantan Ketua DPP PPP itu juga menuding ketiganya melarikan diri, serta tak mau bertanggung jawab.

"Satu dan lain hal lari dari tanggung jawab atas tugas, wewenang dan pekerjaan yang mereka lakukan," kata Suryadharma.

Suryadharma didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama dengan kader PPP Mukhlisin, mantan Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Anwar, staf khusus SDA Ermalena dan pengawal istri SDA, Mulayanah terkait penyelenggaran ibadah haji dan penggunaan dana operasional menteri. Dari korupsi itu ia didakwa merugikan keuangan negara sejumlah Rp27 miliar.

"Terdakwa bersama-sama secara melawan hukum yaitu menunjuk orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, mengangkat petugas pendamping Amirul Hajj tidak sesuai ketentuan, menggunakan Dana Operasional Menteri tidak sesuai peruntukannya, menunjuk tim penyewaan perumahan jemaah haji Indonesia tidak sesuai ketentuan dan memanfaatkan sisa kuota haji," kata Jaksa Supardi saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (31/8/2015).

SDA diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
(KRI)