KPU Dinilai Lemah Lakukan Kontrol di Daerah

Achmad Zulfikar Fazli    •    Senin, 07 Sep 2015 14:40 WIB
pilkada serentak
KPU Dinilai Lemah Lakukan Kontrol di Daerah
Politikus PDI Perjuangan, Arif Wibowo--MI/MOHAMAD IRFAN

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi II Arif Wibowo menilai KPU lemah dalam melakukan kontrol terhadap kinerja jajarannya di tingkat daerah. Hal tersebut terlihat dari penjelasan KPU yang belum dapat menjawab berbagai pertanyaan Komisi II, perihal masalah yang dihadapi KPU dalam proses tahapan Pilkada 2015.

"KPU harusnya menjelaskan semuanya, apakah ini ada kesulitan KPU mengakses data dari daerah?" kata Arif dalam RDP antara Komisi II, KPU, dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2015).

Menurut dia, KPU yang hanya menjabarkan proses tahapan Pilkada ini dinilai sebagai bentuk gambaran ketidaksiapan KPU menyelenggarakan Pilkada 2015. "Saya khawatir sesungguhnya gambaran ini juga bahwa KPU di tingkat provinsi, kabupaten Kota dalam kondisi yang kurang siap, atau di tingkat pusat sulit melakukan kontrol di daerah," cetus dia.

KPU diharapkan dapat menjabarkan segala masalah-masalah yang dihadapi KPU dalam menjalankan tahapan Pilkada 2015. Misalnya, perihal adanya temuan dokumen palsu dan dualisme kepengurusan.

Menurut dia, KPU mesti menjelaskan di daerah mana saja yang mendapatkan temuan dokumen palsi serta mengalami dualisme kepengurusan tersebut. Sehingga, dapat menghindari konflik dalam pelaksaan pilkada 2015 ini.

"Kita berharap KPU bisa menyajikan data yang sangat lengkap, menyeluruh jadi tidak terpotong-potong yang bisa kita baca yang objektif dan konkret. Serta, bisa kita dorong perlu perbaikan seperti apa," pungkas dia.

Sebelumnya, Ketua KPU Husni Kamil Manik menjelaskan telah menjalankan proses tahapan pencalonan seperti yang diatur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015, di mana sebanyak tiga daerah dari total 269 daerah pelaksanaan pilkadanya harus ditunda hingga 2017. "Khusus untuk Surabaya baru satu pasangan calon, KPU Surabaya masih membuka kembali," kata Husni.


(YDH)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

9 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA