Ada 22 Temuan Peraturan Menteri ESDM yang Belum Keluar Sejak 2009

Dian Ihsan Siregar    •    Senin, 07 Sep 2015 16:36 WIB
kementerian esdm
Ada 22 Temuan Peraturan Menteri ESDM yang Belum Keluar Sejak 2009
Ilustrasi. Antara/Zabur Karuru

Metrotvnews.com, Bogor: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, ada sebanyak 22 temuan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang belum dikeluarkan oleh pemerintah sebagai aturan turunan pelaksanaan UU No 4 Tahun 2009.

‎"Ada 22 temuan peraturan Menteri ESDM yang belum dikeluarkan dan belum ditetapkan pada UU No 4 Tahun 2009," kata Fungsionaris KPK Abdul Azis sebagai pembicara, ketika ditemui di Hotel Novotel Bogor, Senin (7/9/2015).

Sebanyak 22 temuan itu masuk ke dalam Peraturan Menteri dalam pelaksanaan PP No.22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan, Peraturan Menteri dalam pelaksanaan PP No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Menteri dalam pelaksanaan PP No 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Untuk temuan yang masuk dalam Peraturan Menteri dalam pelaksanaan PP No.22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan, seperti tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan, tata cara melakukan delineasi, dan tata cara pengelolaan data dan informasi.

Sedangkan Peraturan Menteri dalam pelaksanaan PP No.23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, seperti pedoman perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batubara, pedoman perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, tata cara pemasangan tanda batas WIUP dan WIUPK, pengadaan tenaga kerja, tata cara pembelian barang modal, peralatan, bahan baku, dan bahan pendukung lain pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

Kemudian, tata cara pengendalian produksi mineral dan batu bara dan tata cara pengendalian penjualan mineral dan batu bara, tata cara penyusunan dan penyampaian rencana kerja dan laporan di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara, tata cara penghentian sementara kegiata usaha pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan nilai tambah batu bara.

‎Adapun temuan yang terakhir masuk ke dalam Peraturan Menteri dalam pelaksanaan PP No 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara‎, seperti tata cara pemberian bimbingan teknis penyelenggara pengelolaan usaha pertambangan, pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, dan tata cara penunjukan pejabat dan pengangkatan inspektur tambang.



(SAW)

KPK Ambil <i>Medical Record</i> Setya Novanto

KPK Ambil Medical Record Setya Novanto

8 hours Ago

Salah satu staf pimpinan DPR yang kerap mengurus keperluan Novanto mengaku, rombongan KPK berku…

BERITA LAINNYA