Pemkab Pangandaran Siapkan Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata

Arief Pratama    •    Senin, 07 Sep 2015 18:45 WIB
Pemkab Pangandaran Siapkan Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata
Wisatawan menikmati suasana di Pantai Pangandaran, Ant - Rivan Awal Lingga

Metrotvnews.com, Bandung: Kawasan Pangandaran, Jawa Barat, mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat untuk menjadi kawasan strategis pengembangan pariwisata nasional. Pemerintah Kabupaten Pangandaran pun membentuk Forum Tata Kelola Pangandaran (FTKP) untuk mengembangkan kawasan tersebut.

Menurut Kepala Bidang Kepariwisataan, Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) Jawa Barat, Ani Ismarini, FTKP berfungsi mengembangkan kawasan Pangandaran dengan membentuk Destination Management Organization (DMO). Ke depannya, Pangandaran bisa menjadi pusat tata kelola destinasi kepariwisataan.

"Jadi Pangandaran akan jadi pusat destinasi. Bukan semacam percontohan, tapi tata kelola destinasi, di Pangandaran jadi pusatnya. Jadi 2011-2014 itu tahap pertama DMO," jelas Ani di Bandung, Senin (7/9/2015).

FTKP akan berpusat di Kabupaten Pangandaran sebagai leading sector. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan hadir untuk menyiapkan regulasi dan bantuan anggaran. Regulasi hadir dalam bentuk Peraturan Daerah yang terangkum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA).

"Kita (Pemprov) membantu regulasi dulu, karena kalau misalnya ada anggaran DED nya harus jelas, tanahnya harus jelas, karena kan sekarang agak susah ya. Nah makanya kita kan bantu dulu dari segi regulasi," paparnya.

Pihaknya mengaku akan fokus untuk menjadikan Pangandaran sebagai destinasi kawasan strategis pariwisata nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Disparbud Jabar akan terapkan promosi dan pelayanan kepariwisataan berbasis kebudayaan.

Salah satu contohnya adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara pengemasan oleh-oleh dengan baik. Selain itu, lanjut Ani, pihaknya akan mendorong masyarakat untuk optimalkan ketersediaan serta layanan penginapan dan atau homestay bagi para wisatawan.

"Yang penting masyarakat tidak tergusur oleh aturan (regulasi) yang ada," pungkasnya.
(RRN)