Pemprov Yogyakarta Larang Kawasan Wisata Jual Miras

Patricia Vicka    •    Senin, 07 Sep 2015 19:29 WIB
minuman beralkohol
Pemprov Yogyakarta Larang Kawasan Wisata Jual Miras
Pemprov Yogyakarta membuat Raperda tentang larangan minimarket jual minuman keras (miras), termasuk di kawasan wisata. (Antara/Fikri Yusuf)

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Pemerintah Daerah DIY melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM akan mengajukankan draf Rancangan Peraturan Daerah tentang larangan penjualan minuman beralkohol (mihol) dan minuman oplosan (miop) di seluruh mininarket di Yogyakarta.

Ketua Pansus Raperda Pengendalian dan Pengawasan Mihol-Miop, Huda Tri Yudiana mengatakan jika peraturan daerah ini disahkan maka semua minimarket di Yogyakarta dilarang menjual mihol. Penjualan minuman keras hanya diperbolehkan di hypermarket, hotel bintang tiga ke atas dan hotel nonbintang tiga yang pengunjungnya di atas 5.000 orang.

"Restauran dan hotel berbintang tiga, empat, dan lima masih boleh dengan syarat pembeli harus berusia minimal 21 tahun dan menunjukkan KTP. Selain itu, diminumnya hanya boleh di dalam hotel dan restauran tersebut," jelas Huda dalam diskusi dengar pendapat publik di kantor DPRD Yogyakarta, Senin (7/9/2015).

Dia memastikan, Yogyakarta tidak akan memberlakukan daerah khusus wisata, seperti Provinsi Bali. Wisatawan asing diharuskan ke restauran atau hotel tertentu untuk mendapatkan mihol.

Seperti diketahui, Kemendag telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/PER/4/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A. Dalam aturan tersebut, daerah khusus wisata seperti Bali dapat mengatur sendiri penjualan mihol melalui peraturan daerah.

Dalam rapat raperda sebelumnya sempat ada usulan pembolehan penjualan mihol di beberapa tempat wisata Yogyakarta yang banyak dikunjungi wisatawan asing seperti di daerah Prawirotaman dan Gedongtengen.

Namun, Yogyakarta memilih untuk memperkuat Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Minimarket tidak diperbolehkan menjual mihol.

"Kami tidak memberlakukan daerah khusus wisata seperti Bali. Untuk wisatawan asing di beberapa tempat wisata yang mau membeli mihol bisa membeli di hotel dan restauran bintang tiga," tegas Huda.

Jika masih ada pihak yang membandel, pihaknya akan mengenakan sanksi tegas kepada penjual. "Ancaman sanksi denda sebesar Rp50 juta dan kurungan enam bulan bagi distrubutor, sub distributor, pengusaha, maupun pengecer yang tak berizin yang menjual mihol," kata politikus PKS ini. 

Dalam kesempatan yang sama, Plh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM DIY Kadarmanto Baskoro Aji berharap raperda tersebut bisa segera disahkan. "Sehingga tahun depan bisa diaplikasikan. Karena efek penggunaan miras (minuman keras) lebih banyak merugikan masyarakat," ujar Baskara Aji.


(SAN)