Reformasi Birokrasi di Kejagung Dipertanyakan

Misbahol Munir    •    Senin, 07 Sep 2015 20:07 WIB
dpr adskejaksaan agung
Reformasi Birokrasi di Kejagung Dipertanyakan
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil,--Foto: Antara/Yudhi Mahatma

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Nasir Djamil mempertanyakan pola reformasi birokrasi di Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini. Ketidakjelasan pola reformasi birokrasi di Kejagung dapat menghambat upaya penegakan hukum.

"Terutama terhadap penanganan kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung saat ini," kata Nasir dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dalam keterangannya, Senin (7/9/2015).

Hal ini, menurut Nasir, terlihat dari ketidakjelasan pola mutasi dan demosi yang terjadi di Kejaksaan Agung. Ada banyak personel yang telah mengikuti profile assesment, ujian kemampuan teknis, TOEFL dan tes psikologi justru tidak dipromosikan di tempat yang sesuai dengan hasil tes. Alasannya karena tidak ada kedekatan dengan pihak tertentu.

"Hal ini dapat membahayakan institusi kejaksaan. Diharapkan Jaksa Agung melakukan review dan menaati sistem penjenjangan yang ada agar dapat menempatkan the right man on the right place sesuai sistem dan ketentuan hukum yang berlaku," ujar politikus asal Aceh itu.

Meski begitu, Nasir memberikan apresiasi atas reaksi cepat Kejagung dalam mempercepat penyerapan anggaran negara dengan membentuk Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

"Seharusnya Jaksa Agung memperhatikan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan sebaiknya hal itu dijadikan pedoman oleh TP4P dan TP4D dalam melaksanakan tugas dan fungsinya," kata Nasir.

Dalam raker itu Nasir mengemukakan, Fraksi PKS saat ini sedang mendalami pembahasan rumusan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan KUHP (RKUHP). "Masukan kejaksaan terhadap RKUHP ini akan kami pelajari dan merupakan masukan berharga dalam pembahasan RKUHP di Panja kedepan," tandasnya.


(MBM)