DPD Tagih Realisasi Janji Tol Laut

Anggitondi Martaon    •    Senin, 07 Sep 2015 20:46 WIB
dpdtol lautdpd ads
DPD Tagih Realisasi Janji Tol Laut
Rapat kerja Tim Anggaran DPD dengan Kemenkeu dan Bappenas. (foto: Sekjen DPD)

Metrotvnews.com, Jakarta: Tol Laut merupakan program unggulan yang Jokowi-JK usung dalam kampanye Pilpres 2014. Tapi belum ada wujudnya hingga menjelang setahun pertama pemerintahan mereka. Para senator pun menagih realisasi janji tersebut.

"Pikirkan di mana lokasi prioritasnya. Rakyat di timur, seperti Papua dan daerah lain yang kepulauan, itu sangat membutuhkan tol laut," ujar AM Fatwa, anggota DPD dari DKI Jakarta.

"Jokowi sudah menjanjikan fasilitas yang lebih baik itu. Sekarang rakyat menagih janji itu. Kami sebagai wakil daerah harus perjuangkan," sambungnya dalam rapat kerja Tim Anggaran DPD bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas RI, Senin (7/9/2015).

Pandangan yang sama disampaikan oleh Ari Pinto, anggota DPD dari Kepulauan Riau. Dia mendesak agar perbaikan infrastruktur perhubungan untuk daerah kepulauan dipercepat realisasinya, tidak terkecuali pengadaan jaringan listrik.

Akibat minimnya tranportasi antar pulau, harga-harga barang kebutuhan pokok pun menjadi sangat tinggi. Rakyat di derah terpencil yang akhirnya harus menanggung akibatnya. "Harga sembako di Kepri jadi mahal karena aksesnya sulit. Warga harus menunggu seminggu baru datang suplai sembako," paparnya.

"Listrik pun hanya 6 jam per hari. Tolong ini diprioritaskan agar menjadi 24 jam sehingga kegiatan warga pun bergerak," sambung Ari. 

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, meyakinkan bahwa proyek Tol Laut dan penyediaan listrik tetap menjadi prioritas pemerintah. Untuk mencapainya maka dalam RAPBN 2016 ada cukup efisiensi anggaran yang bukan prioritas seperti anggaran perjalanan dinas pejabat, biaya rapat dan lain sebagainya.

"Tantangan yang perlu dihadapi di antaranya efisiensi belanja operasional serta pemenuhan pendidikan, kesehatan serta Transfer Daerah dan Dana Desa,” kata Mardiasmo.

“Di dalam RKP fokus pembangunan jangka menengah kita di antaranya adalah pendidikan, kesehatan kedaulatan pangan, kedaulatan energi & ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri," tambah Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas, Wismana, dalam kesempatan sama.
 


(LHE)