Lawatan DPR yang Kelewatan

   •    Selasa, 08 Sep 2015 15:21 WIB
donald trump
Lawatan DPR yang Kelewatan
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon (kiri) bersama Ketua DPR RI Setya Novanto (kanan). (foto: MI/Mohamad Irfan)

Umbu TW Pariangu, Dosen Fisipol Undana,Kupang

DI tengah semburan badai kritik menghunjam DPR, mereka tak jera-jeranya bermanuver.

Beberapa hari lalu dua unsur pimpinan DPR, Setya Novanto dan Fadli Zon, mendadak nongol di acara jumpa pers kampanye yang digelar bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, di Menara Trump, New York, Kamis (3/9).

Awalnya, lawatan dua pemimpin DPR tersebut ke AS bertujuan menghadiri Konferensi Dunia IV Pimpinan Parlemen Dunia di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (31 Agustus-2 September).

Bagi Setya, pertemuan tersebut bagian dari menjalankan fungsi parlemen dan bertujuan lebih meningkatkan investasi AS di Indonesia.

Namun, pertemuan di luar agenda kenegaraan tersebut bisa berimplikasi bagi kepentingan bangsa jika di baliknya tersimpan motif tertentu.

Jika menyimak video jumpa pers tersebut, Setya dan Fadli ada persis di belakang podium Trump untuk mendengar kampanye pengusaha tajir realestat tersebut.

Trump bahkan memperkenalkan Setya yang menggunakan jas hitam dan dasi ungu sebagai orang kuat, sangat berpengaruh di Indonesia.

Trump sempat bertanya pada Setya, apakah Indonesia menyukai dirinya.

Setya menjawab, "Ya, sangat." Sebuah kesan interaktif spontan yang tidak impresif untuk sebuah komunikasi yang elegan dan konstruktif bagi khalayak Tanah Air.

Langgar etika

Di situs berita Business Insider, Fadli menyatakan menyukai Trump karena dia pengusaha besar yang berinvestasi di Indonesia, terutama Bali dan Jawa Barat.

"Ketika mereka bicara soal miliarder, yang langsung muncul di kepala mereka, ya, Donald Trump," ujar Fadli.

Pernyataan nyeleneh itu pun memantik kritik publik di medsos. Di salah satu tautan media sosial muncul komentar: "Beginilah tabiat politisi kita yang selalu ingin dekat, menempel dengan sosok tajir."

Politikus PKB, Lukman Edy, pun ikut menyayangkannya karena kunjungan tersebut dibiayai uang negara (Rp4,8 miliar).

Ia bahkan akan mencatat seluruh kesalahan Setya sebagai penguatan pengusulan penggantian Ketua DPR. Anggota Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha, Jumat (4/9), menilai dua unsur pimpinan DPR itu melanggar etik karena melakukan kegiatan di luar agenda resmi.

"Semestinya pimpinan DPR tak boleh keluar dari agenda. Kalau mau datang, jangan membawa kapasitasnya sebagai pimpinan DPR. Jangan mengenakan lambang Garuda di dada," ujarnya.

Jika memang terbukti agenda tersebut terkait dengan kepentingan atau afiliasi politik dengan mengatasnamakan institusi DPR, mereka telah melanggar Peraturan DPR No 1/2015 tentang Kode Etik DPR, yang antara lain di Pasal 3 ayat (1) dikatakan, anggota harus menghindari perilaku tak patut yang akan menodai citra dan kehormatan DPR baik di dalam maupun di luar Gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Di sisi lain, kalau sekadar membangun kedekatan agar dianggap pimpinan DPR memiliki jaringan pergaulan yang luas, mestinya demi menjaga opini publik tak usahlah sampai 'menjebakkan' diri ke dalam pertemuan tersebut agar tak terkesan mengumbar sensasi politik dan dibaca sebagai politik gagah-gagahan.

Apalagi secara komunikasi politik, makna dan simbol yang dikirim dari momentum tersebut pasti dibaca secara multitafsir di masyarakat sehingga tentu saja akan ikut menyulut protes dan keriuhan di ranah publik.

Saat ini hanya DPR lembaga satu-satunya di Indonesia yang menyandang langsung nama rakyat sehingga komitmen dan sikap anggota DPR dalam menjaga muruah institusi di mana pun berada menjadi keniscayaan.

Apalagi, Trump sejauh ini kerap dikenal dengan ucapan-ucapannya yang kontroversial.

Misalnya pandangannya terkait dengan imigran gelap, dengan menyebut kaum imigran AS sebagai 'kriminal' dan 'pemerkosa', yang kemudian menuai kritik dari Hillary Clinton, Bernie Sanders, dan mantan Gubernur Maryland Martin O'Malley.

Karena itu, tak sedikit analis politik yang memperkirakan popularitas Trump tak akan bertahan lama.

Tak human

Pertanyaannya, sikap elite DPR bagaimana?

Apakah ikut setuju pandangan Trump terhadap imigran tersebut?

Kesukaan Indonesia pada Trump yang diwakili lidah Setya di atas justru menghasilkan pesan politik yang tak egaliter dan human bagi kehidupan sosial saat kaum minoritas Republik ini masih menjadi silent majority yang kerap tersingkir oleh mesin pembangunan.

Ketika 400 karyawan yang notabene tulang punggung keluarga di Kota Kupang, Timor Tengah Selatan, dan Belu, NTT, di-PHK akibat pelemahan rupiah, anggota DPR lebih memilih mengunjungi Menara Trump sambil memfoya-foyakan uang negara miliaran rupiah ketimbang hadir langsung memberikan suntikan moral dan bantuan bagi buruh tersebut.

Itu makin menguatkan tesis Nurcholish Madjid (2003), bahwa sensitivitas sosial dan tanggung jawab etis para politikus kita memang sudah semakin tereduksi oleh mentalitas dan kultur ekstraktif (menguras uang negara).

Secara formal-legalitas bertindak atas nama rakyat, tetapi pikiran, orientasi, dan perilaku para politikus dan wakil rakyat kita cenderung mewakili kepentingan dan hasrat pribadi, kelompoknya sendiri.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mesti memanggil dua pemimpin DPR tersebut untuk mengklarifikasi motif pertemuan tersebut.

Termasuk mempertanggungjawabkan Rp4,8 miliar dana kunjungan yang kelewatan itu.

Mereka perlu dikenai sanksi jika melanggar etika, agar menjadi preseden bagi politikus dan pejabat negara lainnya.

Demi menjaga kehormatan dan impunitas parlemen nasional dari berbagai kepentingan sempit, yang bertolak belakang dengan kepentingan rakyat, kehormatan parlemen dan demokrasi bangsa.


(ADM)