Kejagung Kawal Pembebasan Lahan Proyek Listrik 35 Ribu Megawatt

Renatha Swasty    •    Selasa, 08 Sep 2015 15:53 WIB
proyek 35.000 mw
Kejagung Kawal Pembebasan Lahan Proyek Listrik 35 Ribu Megawatt
Jaksa Agung HM Prasetyo. Foto: Ismar Patrizki/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Kejaksaan Agung siap mengawal proyek pembangunan listrik 35 ribu megawatt. Salah satu yang bakal diawasi adalah soal pembebasan lahan.

"Karena yang seringkali kita temukan dalam pelaksanaan proyek seperti itu, khususnya pembebasan lahan, seringkali ada kendala. Nanti kita coba sama-sama dengan PLN dan unsur terkait mungkin dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang," kata Jaksa Agung Muhammad Prasetyo di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (8/9/2015).

Tim dari kejaksaan, kata Prasetyo, akan menyampaikan penyuluhan kepada masyarakat yang tanahnya terdampak pembangunan proyek. Itu agar mereka bisa merelakan asetnya tersebut. Tentunya, kata Prasetyo, disertai ganti rugi dari negara. 

"Iya dong, ganti untung sekarang istilahnya," ucap dia.

Diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said meminta Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk mengawal proyek dari sisi hukum terkait rencana pemerintah dalam percepatan pembanguan pembangkit listrik sebesar 35 ribu megawatt.

Lebih jauh Prasetyo membantah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang mengatakan proyek listrik akan dikoreksi dari 35 ribu megawatt menjadi 16 ribu megawatt. 

"Bukan begitu. Itu kan nantinya tidak semuanya dikerjakan oleh pemerintah, pemerintah ada batasan kemampuan. Sehingga nantinya selebihnya yang dikerjakan pemerintah akan diserahkan kepada swasta, investor," beber dia.

Sebelumnya, Rizal mengatakan Pemerintah mengoreksi pembangunan listrik 35 ribu megawatt menjadi 16.167 megawatt untuk jangka waktu hingga 2019. Alasannya agar PT PLN tidak bangkrut.

"Adanya penetapan keputusan tersebut setelah Menko Maritim melakukan kajian bahwa beban puncak bakal mencapai 74.525 mw pada 2019. Saat ini proyek yang tengah berlangsung sebesar 7000 mw. Jika dipaksakan untuk merealisasikan 35 ribu mw maka akan ada kelebihan kapasitas listrik sebesar 21.331 mw," ujar Rizal Ramli saat ditemui di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Senin 7 September.

Perubahan target ini bakal dijalankan sebagai Proyek Percepatan dan Diversifikasi Listrik (PPD-Listrik) guna memenuhi kebutuhan listrik nasional. Adapun Pemerintah sudah menyusun beberapa langkah dalam mempercepat pembagunan pembangkit yang 16.176 mw.

"Akan dilakukan dengan mempercepat negosiasi, bantu membebaskan lahan, serta mereview harga penjualan yang lebih kompetitif dan lebih menarik bagi investor," ungkap Rizal.


(KRI)