Politikus PDIP Kepada SDA: Kalau Sudah Tenggelam Jangan Ajak Orang Lain

M Rodhi Aulia    •    Selasa, 08 Sep 2015 17:46 WIB
suryadharma alikorupsi haji
Politikus PDIP Kepada SDA: Kalau Sudah Tenggelam Jangan Ajak Orang Lain
Masinton Pasaribu. Foto: Mochamad Irfan/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Terdakwa kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji, Suryadharma Ali, menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu penikmat sisa kuota haji. Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu membantah tudingan tersebut.

"Bu Mega enggak ada kaitannya soal itu," kata Masinton saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Masinton mengatakan sebaiknya Suryadharma tak menyeret pihak lain saat kondisi terjepit. Menurutnya, Suryadharma tengah berupaya mencari orang lain agar bernasib sama dengan dirinya yang harus mendekam di balik jeruji besi.

"Bu Mega tidak terlibat persoalan itu. Kalau sudah tenggelam, jangan ngajak orang lain dong," tukas dia.

Senada dengan itu, Politikus PDI Perjuangan lainnya, Junimart Girsang enggan mengomentari lebih lanjut. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini mengatakan, persoalan tersebut sepenuhnya diketahui oleh Megawati seorang.

"Tanya beliau. Saya bukan Ibu Megawati," tukas dia singkat.

Sebelumnya Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali membeberkan dirinya membagikan sisa kuota haji pada sejumlah pihak. Sisa kuota dibagikan sejumlah pihak, termasuk pada Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri dan keluarganya.

Suryadharma membeberkan, tiap tahun selalu ada sisa kuota yang tidak terserap dengan kisaran 1-2 persen oleh karena calon jemaah haji yang wafat, sakit keras, hamil, tak mampu melunasi dan alasan lainnya.

Dia mencontohkan bila pada 2012 calon jemaah haji reguler 194.000, maka yang tidak terserap bisa mencapai lebih dari 2.000 orang. Suryadharma mengaku sudah memberikan beberapa kesempatan bagi calon jemaah untuk melunasinya. Tapi sampai batas waktu, calon jemaah tak bisa melunasi biaya haji.

"Maka berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 28 ayat 3, Menteri dapat memperpanjang masa pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional," kata Suryadharma saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/9/2015).

Untuk itu, lanjut Suryadharma, ia memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk mengisi kuota yang jumlahnya terbatas itu. Adapun sejumlah pihak yang diberikan dibagi dalam 18 kategori, antara lain, anggota DPR RI dan DPD RI, Kementerian dan Lembaga, wartawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik dan lainnya.

"Dari ke-18 kategori tersebut, di antaranya untuk Paspampres Wapres Boediono lebih dari 100 orang, almarhum Taufiq Kiemas dan Megawati Soekarnoputri kurang lebih 50 orang, Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro 70 orang, Amien Rais 10 orang, Karni Ilyas dua orang, keluarga Suryadharma Ali enam orang, Komisi Pemberantasan Korupsi enam orang dan sejumlah orang dari media cetak maupun elektronik lainnya," beber Suryadharma.

Suryadharma, terdakwa dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.


(KRI)