Kocok Ulang Pimpinan DPR Bergulir, Revisi UU MD3 Didorong

Surya Perkasa    •    Selasa, 08 Sep 2015 17:46 WIB
uu md3
Kocok Ulang Pimpinan DPR Bergulir, Revisi UU MD3 Didorong
Ketua DPR Setya Novanto (ketiga kanan) menyerahkan perangko edisi HUT ke-70 DPR kepada Menkominfo Rudiantara (ketiga kiri) disaksikkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kiri), Fadli Zon (kedua kiri), Agus Hermanto (kedua kanan), dan Fahri Hamzah (kanan) s

Metrotvnews.com, Jakarta: Wacana pergantian pimpinan DPR kembali bergulir setelah Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Beberapa fraksi mendorong wacana ini sebaiknya dihentikan sebelum UU MD3 direvisi.

Fraksi PPP merupakan salah satu yang berpendapat kocok ulang pimpinan harus menunggu revisi UU MD3. Wakil Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menegaskan UU MD3 harus direvisi untuk menghindari kegaduhan baru.

"Itu lebih baik diberesin dulu UU MD3. Revisi atau amandemen kalau tidak mau jadi perdebatan," tegas dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

PPP siap merevisi UU MD3. Selain untuk memperbaiki komposisi pimpinan, juga agar Badan Legislatif yang kehilangan taring setelah UU MD3 baru berlaku kembali bertaji.

"Di masa lalu ujung tombak pembuatan legislasi, tapi sekarang hanya jadi harmonisasi," kata anggota Komisi III DPR ini.

Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul setuju dengan wacana pergantian pimpinan DPR. Selain tersangkut masalah kunjungan ke AS, dewan banyak mendorong pergantian pimpinan dilakukan setelah PAN bergabung ke pemerintah.

"Ada keinginan itu apalagi dengan masuknya PAN bergabung," kata Ruhut.

Demokrat akan mendukung perubahan pimpinan. Namun pihaknya tidak mendorong revisi UU MD3 dan pergantian dilakukan usai keputusan MKD keluar.

"Harus tetap tunggu hasil keputusan MKD. Minimal (pelanggaran) sedang," kata dia.


(MBM)

KPK akan Jemput Setnov dari RSCM?

KPK akan Jemput Setnov dari RSCM?

1 hour Ago

KPK diinformasikan akan menjemput Setya Novanto dari RSCM untuk dibawa ke Rutan KPK. Namun KPK …

BERITA LAINNYA