2 Kali Tertunda, Sidang PK KPK Atas Hadi Poernomo Digelar Hari Ini

Deny Irwanto    •    Rabu, 09 Sep 2015 11:32 WIB
sidang pk
2 Kali Tertunda, Sidang PK KPK Atas Hadi Poernomo Digelar Hari Ini
Hadi Poernomo. Foto: Rommy Pujianto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Sidang Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima gugatan praperadilan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo kembali digelar hari ini. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sidang PK ini sempat mengalami dua kali penundaan. Pada sidang pertama, Rabu 19 Agustus 2015, Hadi Poernomo selaku termohon meminta sidang ditunda karena belum ada kuasa hukum yang mendampingi. Sementara pada sidang kedua, Kamis 3 September 2015 sidang ditunda lantaran Hakim Ketua I Ketut Tirta mengikuti pelatihan.

Agenda kali ini, KPK akan membacakan gugatan terhadap putusan praperadilan Hadi Poernomo.

Namun, dari pantauan di lokasi, sidang yang diagendakan pukul 10.00 WIB belum dimulai. Hadi Poernomo baru tampak dan memasuki ruang sidang pukul 11.15 WIB di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perkara permohonan penijauan kembali oleh KPK terdaftar dalam Nomor 11/PTD/PK/2015/PN.Jkt.Sel.

PK ditempuh setelah banding KPK atas putusan Hadi ditolak. KPK juga mengajukan PK ke Mahkamah Agung (MA) pada 28 Juli.

Hakim Haswandi mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo, Selasa 26 Mei. Dalam putusannya, Haswandi menilai, penyidikan KPK terhadap perkara mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu tidak sah.

Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan hakim. Salah satunya penetapan tersangka Hadi bersamaan dengan terbitnya surat perintah penyidikan pada 21 April 2014.

Menurut hakim, sesuai Pasal 46 dan Pasal 38 Undang-Undang KPK, penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyidikan. Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa saksi dan barang bukti.

Sementara dalam kasus Hadi, KPK dianggap tak melakukan dua proses tersebut. Mengacu pada Undang-Undang itu, hakim menegaskan penetapan tersangka yang dilakukan KPK pada Hadi tidak sah dan bertentangan dengan UU.
(KRI)