Dana Desa Rawan Politisasi

Ahmad Mustaqim    •    Rabu, 09 Sep 2015 13:04 WIB
dana desa
Dana Desa Rawan Politisasi
Ilustrasi anggaran, Ant.

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal mengumumkan paket kebijakan ekonomi pada Rabu (9/9/2015). Santer disebut salah satu kebijakan itu adalah tentang percepatan penyerapan dana desa, melalui SKB 3 Menteri.

Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sudjito mendorong segera terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daeah Tertinggal, dan Menteri Dalam Negeri, perihal percepatan penyerapan dana desa. Ia menilai surat tersebut menjadi sangat penting agar dana desa segera tersalurkan.

"Surat ini sangat penting dan diperlukan untuk mempercepatan penyaluran dana desa," kata Arie kepada Metrotvnews.com di Yogyakarta, Rabu (9/9/2015).

Arie menjelaskan, sejauh ini penyaluran dana desa tersendat di tingkatan kabupaten. Ia menduga, masalah itu salah satunya muncul lantaran kabupaten yang bersangkutan akan melakukan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

"Dana ini rawan ada politisasi, apalagi kabupaten atau kota yang akan melaksanakan pilkada," ungkapnya.

Untuk itu, ia melanjutkan, pemerintah pusat memiliki peran penting dalam memberi pengawasan agar penyaluran dana miliaran ini bisa berjalan baik.

Arie juga meminta Kementerian Keuangan memberikan bantuan membuat laporan pertanggungjawaban pemakaian dana dengan cara yang tidak rumit. Mengingat, tak semua masyarakat di desa banyak mengenyam pendidikan.

Pemerintah kabupaten, ia menambahkan, juga harus melakukan supervisi untuk membantu penggunaan dana desa dengan benar. "Pemerintah perlu melakukan deteksi dini potensi penyelewengan. Desa harus memperoleh pendampingan," ungkapnya.


(SAN)