Sidang PK Putusan Praperadilan Hadi Poernomo Singkat

Deny Irwanto    •    Rabu, 09 Sep 2015 13:49 WIB
kasus korupsi
Sidang PK Putusan Praperadilan Hadi Poernomo Singkat
Suasana sidang PK putusan praperadilan Hadi Poernomo di PN Jaksel, Rabu (9/9/2015).MTVN/Deny Irwanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Persidangan Peninjauan Kembali (PK) putusan praperadilan Hadi Poernomo yang diajukan KPK berlangsung kurang dari satu jam di PN Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2015). Sidang hanya 40 menit.

Catatan Metrotvnews.com, persidangan dimulai pukul 11.30 WIB dan ditutup tepat jam 12.10 WIB. KPK sebagai pemohon hanya menyerahkan berkas permohonan yang isinya tidak dibacakan di muka persidangan.

"Kami tidak membacakan permohonan, tapi menyerahkannya dalam bentuk berkas," kata Anatomi Mulyawan, anggota biro hukum KPK, di ruang sidang utama PN Jaksel.

(Baca: 2 Kali Tertunda, Sidang PK KPK Atas Hadi Poernomo Digelar Hari Ini)

Hakim ketua I Ketut Tirta mengabulkan permohonan KPK. Begitu juga Hadi selaku termohon. "Kami tidak keberatan, setuju dan menerima pemohon tidak membacakan," kata mantan Dirjen Pajak itu yang datang tanpa ditemani kuasa hukum.

Sidang dijadwalkan digelar kembali pada Rabu, 16 September. Agendanya replik dari KPK.

Perkara permohonan PK KPK terdaftar dengan Nomor 11/PTD/PK/2015/PN.Jkt.Sel. KPK menempuh PK setelah banding atas putusan Hadi ditolak. KPK juga mengajukan PK ke Mahkamah Agung pada 28 Juli.

(Baca: Kalah, KPK Tetap Tidak akan `Melepas` Hadi Poernomo)

Hakim Haswandi mengabulkan gugatan praperadilan Hadi, Selasa 26 Mei. Dalam putusannya, Haswandi menilai, penyidikan KPK terhadap perkara mantan Ketua BPK itu tidak sah.

Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan hakim, salah satunya penetapan tersangka Hadi bersamaan dengan terbitnya surat perintah penyidikan pada 21 April 2014. Sesuai Pasal 46 dan Pasal 38 UU KPK, penetapan tersangka dilakukan setelah proses penyidikan. Dalam proses penyidikan, penyidik telah memeriksa saksi dan barang bukti.

Sementara dalam kasus Hadi, KPK dianggap mengabaikan dua proses itu. Hakim menegaskan, penetapan tersangka yang dilakukan KPK pada Hadi tidak sah dan bertentangan dengan UU.


(ICH)