Anggaran Pemberantasan Korupsi tak Masuk Rancangan, Banggar Sentil Kapolri

Damar Iradat    •    Rabu, 09 Sep 2015 16:56 WIB
polridpr ads
Anggaran Pemberantasan Korupsi tak Masuk Rancangan, Banggar Sentil Kapolri
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Komples Parlemen, Jakarta, Kamis (2/7/2015).--Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Bambang Soesatyo menyoalkan tambahan anggaran untuk Polri. Pasalnya, penambahan tak menyentuh pemberantasan korupsi. Hal ini ditanyakan Bambang saat rapat kerja lanjutan dengan pemerintah untuk membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

"Interupsi pak ketua, saya mau nanya Kapolri Badroddin Haiti. Kenapa di anggaran 2016 Kapolri tak masukkan anggaran untuk pemberantasan korupsi. Di sini tertulis hanya pemberatasan narkoba dan terorisme," kata Bambang di ruang sidang Banggar, gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2015).

Menanggapi hal itu, Kapoli Jendral Badrodin Haiti langsung membuka berkas yang dibawanya dalam rapat. Tak lama, Badrodin juga sempat bertanya pada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelum menjawab pertanyaan Bambang tersebut.

"Nanti akan kami tambahkan pak," kata Badrodin.

Anggaran Polri naik signifikan untuk Tahun Anggaran 2016. Jatah Kepolisian naik hingga Rp10 triliun. Dalam APBN 2015, kepolisian mendapat jatah Rp57,1 triliun. Tahun depan, Polri mendapat anggaran sebesar Rp67,1 triliun.

Sebelumnya, pada Juni lalu, Irjen Pol Tito Karnavian yang masih menjabat Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena) menyebut kepolisian hanya menerima 33 persen untuk tunjangan kinerja.

Tito percaya, jika tunjangan kinerja bisa naik, kultur kerja di kepolisian bisa berubah. Karena, menurut Tito, saat ini banyak yang berebut jabatan untuk mendapat uang lebih.

Selain itu, ada tunjangan-tunjangan lain yang diminta dinaikkan. Ada pun tunjangan tersebut menurut Tito masih kurang untuk kepolisian.

"Ada juga tunjangan perbatasan, karena selama ini kami merasa kemahalan untuk daerah-daerah yang perlu didorong. Sehingga daerah-darah terpencil ada tambahan yang cukup," paparnya.


(MBM)

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

MKD Tunda Pembahasan Nasib Novanto di DPR

11 hours Ago

Salah satu yang akan dibahas dalam rapat MKD itu adalah status Setya Novanto sebagai kasus koru…

BERITA LAINNYA