Ahok Dinilai Terlalu Mengatur Warga Jakarta Jalankan Ibadah

Selamat Saragih    •    Rabu, 09 Sep 2015 17:32 WIB
idul adha
Ahok Dinilai Terlalu Mengatur Warga Jakarta Jalankan Ibadah
Spanduk larangan jual hewan kurban di trotoar. (Foto:MI/Ramdani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Keluarnya Instruksi Gubernur (Ingub) No 168/ 2015 tentang Pengendalian, Penampungan, dan Pemotongan Hewan menimbulkan pro dan kontra. Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dinilai terlalu mengatur warga Jakarta yang ingin menjalankan ibadahnya.

"Gubernur tidak perlu mengatur orang beribadah terlalu jauh. Karena kurban ini sudah masuk wilayah ibadah. Kalau gubernur sudah mengatur-atur masalah ibadah ini akan terjadi konflik. Karena orang ibadah itu bisa dimana dan kapan saja,” kata anggota DPRD DKI Jakarta, Nasrullah, di DPRD DKI, Rabu (9/9/2015).

Dalam Ingub itu tertulis, hewan kurban tidak boleh dipotong di kawasan masjid atau rumah pribadi. Pemotongan hewan kurban harus dilakukan di rumah pemotongan hewan (RPH) milik PD Dharma Jaya.

Menurut Nasrullah, penyembelihan hewan kurban bisa dilaksanakan warga baik di masjid maupun di rumah atau di mana saja. Asalkan lokasi penyembelihannya itu dibersihkan seusai kegiatan. Sehingga kebersihan lingkungan tetap terjaga.

“Yang penting baik lokasinya, sudah kelar dibersihkan, tempatnya memadai, tidak mengganggu warga lainnya. Silakan saja, tidak perlu ada larangan. Dalam Islam, masuk kamar mandi saja diajarkan untuk beribadah dengan berdoa. Kali ini orang mau sembelih hewan kurban di rumahnya, di masjidnya kenapa kok nggak boleh," kritik Nasrullah.

Bila aturan itu diberlakukan, Nasrullah tidak yakin PD Dharma Jaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menyembelih kurban di tempat tersebut. Perlu mekanisme yang jelas, mulai dari tukang potongnya, sampai pola penyalurannya. Ini semua perlu diatur

“Kalau kurban yang disembelih dianggap kotor, toh pada akhirnya warga juga dapat membersihkan lokasi tersebut. Ini ada motif apa, tiba-tiba diberikan ke PD Dharma Jaya?” ungkap Nasrullah dari Fraksi PKS DPRD DKI.


(YDH)

Kasus KTP-el, Bos Delta Energy Diperiksa KPK

Kasus KTP-el, Bos Delta Energy Diperiksa KPK

13 minutes Ago

Bos PT Delta Energy dan toko buku Gunung Agung, Made Oka diperiksa KPK selama tujuh jam soal ka…

BERITA LAINNYA