Tukang Duplikat Kunci Digugat Rp1,2 Miliar

Ahmad Mustaqim    •    Rabu, 09 Sep 2015 19:18 WIB
sengketa lahan
Tukang Duplikat Kunci Digugat Rp1,2 Miliar
Lokasi usaha Budiono serta empat orang rekannya di Jalan Brigjen Katamso, Kota Yogyakarta. Foto-foto: MTVN/Mustaqim

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Seorang pedagang kaki lima, Budiono, 58, yang juga warga Prawirodirjan, Kota Yogyakarta, digugat Rp1,2 miliar. Ia digugat karena sepetak tanah tempat usaha duplikat kunci di Jalan Brigjen Katamso, Gondomanan, Yogyakarta, lantaran dituding tak miliki surat resmi.

Budiono menerima langsung gugatan tersebut pada 20 Agustus silam dari petugas Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Penggugatnya tercantum seorang pengusaha bernama Eka Aryawan.

"Saya sudah menempati tanah ini turun menurun dari pakde saya. Pakde sudah sejak 1960 di sini, lalu diturunkan ke saya," katanya pada saat ditemui di tempat usahanya, Rabu (9/9/2015).

Selain Budiono, ada empat orang lainnya yang ikut tergugat. Mereka yakni Sutinah (pedagang makanan), Agung (tukang kunci), Sugiyadi dan Suwarni (penjual bakmi Jawa yang berjualan malam hari). Mereka digugat karena menggunakan lahan seluas 4x5 meter itu.


(Budiono (kanan) dan Agung menunjukkan surat izin penggunaan lahan yang dimiliki)

Budiono mengisahkan masalah tersebut muncul pada 2011. Tanpa ia duga, ada seorang pengusaha bernama Eka Aryawan yang mengklaim punya kuasa atas tanah milik Keraton Yogyakarta atau yang kerap disebut 'kekancingan magersari'.

"Tahun 2011 tiba-tiba ada panggilan dari kelurahan kalau tanah yang saya tempati sudah ada kekancingan untuk pak Eka. Kita kemudian berunding di kelurahan," jelasnya.

Budiono menolak pindah dari tanah yang digunakan mencari nafkah tersebut. Ia mengungkapkan kalau memiliki surat izin menempati tempat itu sejak pemerintahan zaman Belanda. Surat yang dimiliki Budiono masih berbahasa Belanda tercantum 1933.

"Saya setiap tahun membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Rp6.000 ke kelurahan. Surat dari zaman Belanda itu juga diketahui kelurahan," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam surat gugatan yang diterima, lima orang tersebut dituntut Rp30 juta per tahun karena dinilai menyebabkan kerugian materil sejak 2011, serta Rp1 miliar untuk kerugian imateril karena beban pikiran, mental, dan psikis yang dialami Eka Aryawan dan uang paksa (dwangsom) senilai Rp1 juta per hari.

"Penghasilan saya saja cuma Rp100 ribu per hari. Mau bayar Rp1 Miliar pakai apa?" tuturnya.

Penasihat hukum lima orang tersebut, Ikhwan Sapta Nugraha menilai aneh mengenai gugatan itu. Pasalnya, jika tanah berstatus magersari atau miliki Keraton, namun Budiono membayar pajak ke negara. Di sisi lain, masih ada sertifikasi surat izin berbahasa Belanda.

"Gugatan itu tak logis. Tapi kami masih menunggu perkembangannya saat ini," katanya saat ditemui di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.

Menurutnya, kasus tersebut sudah mulai terjadi 2011. Kemudian, pada 2013 terjadi mediasi dan pengukuran ulang dengan disaksikan pihak kecamatan dan kepolisian, termasuk lima orang tersebut, Eka Aryawan dan perwakilan dari LBH Yogyakarta.

Namun, tepat enam bulan sebelum gugatan itu muncul, lima orang itu mendapat somasi. "Tapi tidak diindahkan karena sudah ada perjanjian damai," katanya.

Ia berharap gugatan itu bisa dicabut oleh pihak yang bersangkutan. Namun, apabila terus, ia tak keberatan mendampingi kelimanya.

"Pada 14 September nanti sidang pertama. Biasanya dilakukan mediasi dulu. Jika deadlock, baru dilanjutkan persidangan," ujarnya.

Sementara itu, penasihat hukum Eka Aryawan, Oncan Poerba mengatakan kliennya memiliki hak atas tanah yang ditempati lima orang tersebut. Menurutnya, langkah yang saat ini ditempuh sudah sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Kami sebenarnya tidak menghendaki sampai ke pengadilan. Namun kita tetap akan menempuh jalur hukum," kata dia.


(UWA)