Lewat Dana Desa Pemerintah Jaga Daya Beli

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 09 Sep 2015 20:28 WIB
pertumbuhan ekonomi
Lewat Dana Desa Pemerintah Jaga Daya Beli
Menkeu Bambang Brodjonegoro. ANT/Sigid Kurniawan

Metrotvnews.com, Jakarta:  Perlambatan ekonomi yang menghantam Indonesia saat ini salah satunya ditenggarai oleh berkurangnya daya beli masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uangnya di perbankan dan menunggu kondisi perekonomian yang lebih stabil.

Pemerintah pun tak lantas diam begitu saja, menghadapi penurunan daya beli masyarakat, dalam paket kebijakan ekonomi tahap pertama, Pemerintah pun berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat tak makin tergerus.

Langkah yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat yakni melalui cash for work dengan mengharuskan Pemerintah Desa untuk digunakan dalam membangun infrastruktur di pedesaan.

"Apakah infrastruktur tersebut berupa jalan, jembatan, maupun irigasi," kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2015).

Kegiatan pembangunan infrastruktur di pedesaan, lanjut Bambang, harus dikerjaka secara padat karya, swadaya dan tidak terlalu memerlukan bahan dan pekerja dari luar daerah tersebut.

Artinya, para pekerja yang menggarap pembangunan infrastruktur desa lebih diutamakan merupakan warga asli daerah tersebut.

Nantinya dengan terserapnya dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa, maka akan membuat ekonomi berputar. Logikanya dana yang dikucurkan pemerintah pusat, diserap untuk membangun infrastruktur, sehingga tercipta lapangan kerja bagi penduduk desa.

Nah masyarakat desa nanti mendapat upah karena mengerjakan proyek tadi, upah yang mereka dapat nantinya digunakan untuk membeli kebutuhan sehingga akan mendorong konsumi dan menggerakkan roda ekonomi.

Asal tahu saja pagu indikatif dana desa dalam APBN-P 2015 yakni sebesar Rp20,76 triliun. Dana tersebut akan mengalami peningkatan di tahun berikutnya, sebab dalam RAPBN 2016 pemerintah mengusulkan dana desa sebesar Rp26,2 triliun.

Selain melalui dana desa, Pemerintah pun telah meningkatkan batsasn penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari semula Rp24,3 juta per tahun atau masyarakat yang memiliki penghasilan Rp2 juta per bulan tak kena pajak, sekarang menjadi Rp36,3 juta per tahun atau Rp3 juta per bulan bebas pajak.

"Dengan PMK Nomor 122/2015 kita sudah naikkan batasan PTKP dan langsung berpengaruh pada daya beli masyarakat," jelas Bambang.


(SAW)