KPU Ancam Calon Kepala Daerah yang tidak Serahkan SK Pengunduran Diri

Anggitondi Martaon    •    Rabu, 09 Sep 2015 22:40 WIB
pilkada serentak
KPU Ancam Calon Kepala Daerah yang tidak Serahkan SK Pengunduran Diri
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay. MI/ROMMY PUJIANTO

‎Metrotvnews.com, Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay tidak mempermasalahkan jika sampai sekarang masih ada calon kepala daerah peserta Pilkada serentak yang ‎belum menyerahkan Surat Keputusan pengunduran diri sebagai pejabat negara. Namun, KPU sudah memberi rentang waktu penyerahan SK yang harus diperhatikan para calon pemimpin baru.

"Tidak apa-apa. Jadi aturannya mengatakan bahwa paling lambat 60 hari setelah calon ini ditetapkan sebagai calon kepala daerah mereka harus menyerahkan surat pemberhentian mereka,  karena masih ada waktu tidak masalah‎," kata Hadar saat ditemui di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat‎, Rabu (9/9/2015).

Hadar mengancam jika sampai batas waktu yang telah ditentukan calon tersebut belum juga menyerahkan SK tersebut. Mereka, kata dia, akan dihapus sebagai peserta Pilkada serentak 2015 bila lalai.‎ 

"Kalau sampai 60 hari semenjak ditetapkan tanggal 24 Agustus kemudian batasnya sampai tanggal 23 Oktober belum menyerahkan surat pemberhentian maka pasangan calon bersangkutan kami nyatakan batal sebagai pasangan calon,"‎ jelas dia.

Sebanyak 398 peserta Pilkada harus mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara karena mencalonkan diri jadi kepala dan wakil kepala daerah. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, keharusan itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. 

"398 orang pasangan calon yang berdasarkan ketentuan UU harus mundur. Jenis pekerjaan pasangan calon mengharuskannya mundur," kata Husni dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II, KPU, dan Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin 7 September 2015.


(OGI)