10 Usulan Anggaran Menteri Susi untuk Stakeholder Perikanan

Gervin Nathaniel Purba    •    Rabu, 09 Sep 2015 23:52 WIB
kelautan dan perikanan
10 Usulan Anggaran Menteri Susi untuk <i>Stakeholder</i> Perikanan
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (FOTO: Antara/Wahyu Putro)

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berencana mengalokasikan 70 persen anggaran kepada para stakeholder perikanan pada 2016.

Menurut Susi, anggaran tersebut ditujukan kepada nelayan, pembudidaya, maupun pengusaha perikanan serta stakeholder lain.

"Kami melakukan ini karena kami memiliki rencana baik untuk nelayan kami. Alokasi anggaran ini untuk 2016," ujar Susi Pudjiastuti saat rapat Badan Anggaran DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/9/2015).

Berikut merupakan 10 usulan Susi Pudjiastuti:

1. Program pengelolaan perikanan tangkap pasca IUU fishing akan mendapatkan alokasi paling besar, karena ingin memanfaatkan sumber daya yang telah ditinggalkan illegal fishing untuk dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk para nelayan di Indonesia. Sehingga, perikanan tangkap mendapatkan anggaran Rp3,718 triliun.

2. Program pengelolaan sumber daya perikanan budidaya mendapatkan Rp1,6 triliun.

3. Program penguatan daya saing dan logistik hasil kelautan dan perikanan Rp1,821 triliun.

4. Program pengawasan sumber daya kelautan perikanan Rp2,021 triliun.

5. Program pengelolaan ruang laut Rp2,401 triliun.

6. Program penelitian dan pengembangan IPTEK dan kelautan perikanan Rp1,25 triliun.

7. Program pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan Rp1,678 triliun.

8. Program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Rp741 miliar.

9. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya Rp6,24 miliar.

10. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur kelautan perikanan Rp135 miliar.

Susi menjelaskan, dari total pagu sebesar Rp15,8 triliun sebesar 67,64 persen ditujukan untuk stakeholders. Sedangkan sebesar 4,82 persen untuk penambahan aset.

"Sebesar 3,06 persen PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri), sebesar 0,4 persen adalah PNBP, sebesar 11,26 persen untuk kegiatan pendukung teknis dan 12,9 persen untuk belanja gaji dan operasional kantor," jelasnya.


(AHL)