PP 99 Tahun 2012 Berlaku, tetapi Disempurnakan

- 13 Juli 2013 19:27 wib
Antara/Widodo S Jusuf/vg
Antara/Widodo S Jusuf/vg

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Doko Suyanto dan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin memastikan PP Nomor 99 tahun 2012 tentang Remisi tetap diberlakukan. PP itu akan disempurnakan dengan menerbitkan aturan pelaksana.

"Terkait pertemuan menkumham, ditegaskan bahwa PP 99, presiden perintahkan aturan pelaksanaan yang jelas, karena masih belum dirasa cukup jelas ke para napi. Misalnya, PP ini tidak retroaktif, lalu kasus narkoba juga harus dipisahkan yang mana pengguna dengan bandar, di PP itu campur aduk, ini akan dipisahkan," kata Djoko dalam konferensi pers di Base Ops Halim Perdana Kusuma, Sabtu (13/7).

Djoko mengingatkan, PP yang mengatur tentang pemberian remisi itu tetap diberlakukan. Pemberlakuan itu karena komitmen pemerintah yang menetapkan kasus narkoba, terorisme dan korupsi sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

"Yang penting, PP itu tetap diberlakukan. Komitmen kita dalam pemberantasan ekstraordinary crime harus terus dijalankan," sebut Djoko.

Ditemui seusai konferensi pers, Menkum HAM Amir Syamsudin mengakui PP 99 tetap diberlakukan. Diakuinya salah satu penyebab rusuh di Lapas Klas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatra Utara karena ada kecemasan pemberlakuan PP tersebut.

"Ada kecemasan di PP 99, mereka sebelumnya diputus oleh PP 99 dan telah biasa dapat remisi hari raya dan kemerdekaan, menganggap sekarang ini mereka terdampak ke PP 99. Saya jelaskan PP 99 ini tidak berlaku surut, sehingga mereka tetap dapat remisi dan fasilitas lain, karena putusan pengadilan mereka itu sudah berketetapan hukum," jelas Amir.

Dipastikan Amir PP tersebut tidak ada pembatalan melainkan ditambahkan dengan aturan pelaksana.

"PP ini sendiri sesuai arahan presiden, perlu dilengkapi lebih dengan peraturan pelaksanaan yang lebih baik, agar ekses dan kekhawatiran kedepan bisa tercegah dengan adil. Tapi semangatnya tetap dijaga, jadi tidak akan ada pembatalan dan penghapusan, tapi disempurnakan," ucap Amir lagi.

Seperti diketahui, Presiden SBY pada November tahun lalu menerbitkan Peraturan Pemerintah nomer 99 tahun 2012. PP itu mengatur pemberian remisi bagi napi, namun dikecualikan pada napi yang terkait kasus kejahatan luar biasa seperti narkoba, terorisme, dan korupsi.

Pemerintah juga memperketat pemberian hak bebas bersyarat bagi Narapidana (Napi) tindak pidana korupsi, Narkoba (termasuk di dalamnya narkotika dan prekursor narkotika, dan psikotropika), terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya.

Diduga, rusuh napi di LP klas I Tanjung Gusta di Medan, Sumatra Utara dipicu juga oleh penerbitan PP yang menjelang Hari Raya Idul Fitri dan peringatan Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. (Fidel Ali Permana)

()

MESKI sudah tercapai kata islah atau damai, namun kubu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma…