Pemerintah Jangan Gemar Buat SKB

Kesturi Haryunani    •    Kamis, 10 Sep 2015 11:29 WIB
dpr ads
<i>Pemerintah Jangan Gemar Buat SKB</i>
Anggota Komisi II DPR Luthfi A. Mutty -- dok.DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi II Luthfi A. Mutty mengkritik rencana penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri untuk mempercepat penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD). Menurutnya, semakin banyak pemerintah mengeluarkan SKB, berarti ada kesenjangan komunikasi antarkementerian.

“Perlu ditegaskan, bahwa SKB merupakan cermin buruknya koordinasi dan tidak jelasnya penanggungjawab urusan pemerintahan,” jelas Luthfi, Selasa (8/9/2012).

kompleksitas ADD, jelas Luthfi, terlihat sejak terbentuknya nomenklatur baru di pemerintahan Joko Widodo. Dalam hal ini, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DDTT) disusun menjadi satu kementerian mandiri.

"Transisi menuju lembaga tinggi baru itu kini masih terus berlangsung, hingga berdampak pada kemitraan kerja dengan DPR." kata Luthfi.
 
Semula, Kementerian DDTT bermitra dengan Komisi II, V, dan XI. Nomenklatur baru membuatnya bergeser ke Komisi V dan XI saja.

“Ada Tarik menarik kepentingan di sini. Di mana kewenangan, tugas, dan fungsinya tidak jelas,” tutur Luthfi.
 
Luthfi mencontohkan kasus Kementerian Desa yang begeser menjadi mitra Komisi V, seluruh perundang-undangannya masih produk Komisi II. Itu menyebabkan skema kerja dan kemitraan antara menteri dengan DPR, maupun antarkementerian menjadi tidak sinkron.
 
"Pada penyaluran anggaran desa, tercatat tiga kementerian mempunyai titik singgung secara langsung. Mereka adalah Kementerian DDTT, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Faktanya, banyak dana tersendat di kabupaten yang notabene di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan Kementerian DDT berkewenangan di regulasi pengelolaan dana desa saja, tanpa kewenangan dalam penyaluran dari kabupaten ke desa," jelas Luthfi.
 
Untuk itu, mantan Staff Khusus Wapres Boediono ini mengimbau pemerintah memperkuat kelembagaannya. Penerbitan SKB tak akan mengurangi pekerjaan besar pemerintah dalam penataan kelembagaan secara utuh.

“Jangan gemar keluarkan SKB, benahi lembaganya,” tutupnya.


(NIN)