UU Kepalang Merahan Mendesak

Achmad Zulfikar Fazli    •    Kamis, 10 Sep 2015 13:44 WIB
pmi
UU Kepalang Merahan Mendesak
Ginanjar Kartasasmita (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan di Museum Nasional, Kamis (10/9/2015). Foto: Achmad Zulfikar Fazli/MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksana Harian Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Ginandjar Kartasasmita, meminta DPR segera membentuk Undang-undang (UU) Kepalangmerahan atau UU PMI. Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional era Presiden Soeharto ini mengatakan, PMI akan memperjuangkan terbitnya UU Kepalangmerahan.

"Kita akan berjuang UU kepalang merahan segera keluar. Kita berharap kepada DPR bisa mempercepat ini," kata Ginandjar di Museum Nasional, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2015).

UU Kepalangmerahan, kata dia, penting untuk memberikan proteksi kepada lambang dan juga para relawan PMI yang akan menjalankan tugas di daerah konflik atau daerah bencana. Selama ini, sambung dia, semua relawan PMI bertugas tanpa ada perlindungan dari negara dalam bentuk UU. Padahal, risiko yang dihadapi para petugas itu terbilang tinggi. 

Sehingga, PMI mendorong DPR merampungkan pembentukan UU tersebut, untuk memberikan kenyamanan warga negara dalam melakukan tugas kemanusiaan.

"Sangat penting UU Kepalangmerahan. Karena dapat melindungi lambang PMI, lambang yang dipakai siapa pun harus dihargai, dalam konflik dalam perang harus dilindung dan relawan PMI harus diproteksi dalam tugasnya. Nah, itu harus di atur dalam UU. Sekarang ini tidak terlindungi. Jadi UU PMI itu penting," terang dia.

Ia pun optimistis, DPR dapat segera mengambil sikap dalam pembentukan UU ini. Apalagi, sejauh ini hanya Indonesia yang palang merahnya belum memiliki UU, di antara sejumlah negara yang ikut penandatanganan Konvensi Jenewa 1949.

Politikus Golkar ini mengungkapkan, ganjalan yang dihadapi PMI saat ini dalam pembentukan UU, adalah keinginan beberapa pihak untuk mengganti lambang palang merah menjadi bulan sabit merah. Itu karena lambang PMI hampir serupa dengan simbil salah satu agama di Indonesia. 

Akan tetapi, ia menegaskan lambang keduanya berbeda. Oleh karena itu, PMI tidak akan mengganti lambang dengan tanda plus atau tanda tambah tersebut. Apalagi, lambang ini telah terbentuk sejak lahirnya PMI pada 17 September 1945.

"Saya optimistis akan terbentuk (UU PMI). Jangan lupa lambang palang merah berbeda dengan lambang palang umat Kristiani. Kalau lambang palang merah seperti tanda tambah, sedangkan lambang Kristiani agak ke atas sedikit. Jadi (kesamaan lambang) itu tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau begitu tanda tambah harus dihilangkan dong diganti juga. Jadi tidak ada logikanya kalau mengganti," jelas dia.

"Kita tidak bisa menerima dan akan memperjuangkannya (lambang PMI)," tegas dia.


(KRI)