Pemilih Sementara di Pemilu 2014 Capai 173 Juta Jiwa

- 14 Juli 2013 20:35 wib
Antara/Andika Wahyu/vg
Antara/Andika Wahyu/vg

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini telah merekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS). Hingga saat ini, sudah 30 provinsi yang sudah direkap KPU. Tiga provinsi yang belum masuk adalah dari KPU Sumatra Selatan, KPU Maluku Utara, dan KPU Papua.

"Jumlah DPS yang masuk sudah mencapai 173 juta. Jumlah tersebut belum termasuk 3 provinsi yang belum masuk ke KPU Pusat," ujar komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Minggu (14/7).

Lebih lanjut, kata Ferry, tiga provinsi lainnya yang belum masuk ke KPU karena adanya kendala geografis dan koneksi jaringan membuat rekap DPS di beberapa provinsi tertunda.

"DPS di daerah-daerah sebenarnya sudah diumumkan di PPS (tingkat kelurahan). Namun laporannya yang belum sampai Jakarta. Untuk di Sumatra Selatan terlambat karena komisionernya sedang diseleksi KPU, di Maluku karena saat ini sedang pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada), sementara untuk di Papua informasinya Sabtu (13/7) sudah dikirimkan, mungkin besok kami akan terima," jelasnya.

Selain kasus tiga provinsi yang sama sekali belum menyampaikan rekap, ada 5 provinsi lain yang sudah melaporkan DPS, namun datanya belum lengkap. Ferry menjelaskan, lima daerah itu adalah Banten, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.  ”Lima provinsi yang DPS-nya kurang lengkap hanya di satu atau dua kabupaten. Rekapnya menyusul,” ujar mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat itu.

Ferry menjelaskan, data pemilih seluruh provinsi nantinya akan dimasukkan dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidarlih) KPU. Secara bertahap, sambung Ferry, seluruh DPS dari daerah akan diunggah ke Sidarlih demi memberi kesempatan pemilih melakukan pengecekan secara daring melalui jaringan internet.

Menurut Ferry, ada daerah yang sudah bekerja menggunakan Sidarlih sejak awal. Namun, ada beberapa daerah yang mengalami kesulitan jaringan dan sumber daya manusia, sehingga tidak menggunakan Sidarlih. Daerah yang tidak mampu menggunakan Sidarlih saat ini sedang diinventarisasi untuk kemudian dibantu memasukkan data oleh KPU.

Ia melanjutkan, proses rekap dari seluruh provinsi akan ditetapkan dalam pleno Senin (15/7). Selain itu, KPU juga akan mengumumkan jumlah DPS definitif tersebut pada laman resmi KPU di www.kpu.go.id. "Pemilih diberi kesempatan menyampaikan masukan terkait DPS hingga 24 Juli mendatang," imbuhnya.


Di Pemilu 2009, pada 9 Januari 2009, KPU menetapkan jumlah pemilih sebanyak 171,265 juta jiwa. Akan tetapi, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2009, pada 6 Juli 2009, KPU menetapkan jumlah pemilih melonjak sekitar 5 juta jiwa menjadi 176,411,434 jiwa.

Sehingga, berdasarkan DPS yang telah dikumpulkan oleh KPU untuk Pemilu 2014 (minus 3 daerah dan 5 daerah yang perlu diperbaiki), terjadi pengurangan sekitar 3 juta jiwa pemilih.

Ferry menambahkan, KPU akan selalu menyisir data hingga mencegah adanya data pemilih siluman. Pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat dapat berperan aktif dalam mengecek DPS sehingga memastikan tak ada lagi nama pemilih yang telah meninggal malah terdaftar dan tidak ada lagi pemilih siluman lainnya.

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) M Afifuddin mengatakan, cara untuk mencegah adanya pemilih siluman terjadi di Pemilu 2014 adalah dengan cara memaksimalkan pemutakhiran daftar pemilih.

Menurut dia, petugas harus aktif dan masyarakat juga harus aktif mengecek DPS sehingga bisa saling cek. "Potensi pemilih siluman atau ganda bisa jadi lebih tinggi karena persyaratan pendataan yang de facto berbasis domisili. Khawatirnya, banyak masyarakat yang masih dobel domisili, misalnya mahasiswa yang mengontrak, dan sebagainya," tandasnya.

"Kalau mereka masih terdata di domisili awal dan terdata juga di tempat sementara, sudah pasti akan ganda data pemilihnya. Oleh karenanya petugas pemutakhiran harus benar-benar cermat dan teliti," imbuhnya. (Astri Novaria)

()

SEKRETARIS Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengungkapkan forum Musyawarah Kerja Nasional…