Kades Sambut Gembira Syarat Pencairan Dana Desa Disederhanakan

Sobih AW Adnan    •    Kamis, 10 Sep 2015 16:40 WIB
dana desa
Kades Sambut Gembira Syarat Pencairan Dana Desa Disederhanakan
Tasirun, Kepala Desa Tuk Karangsuwung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, MTVN - Sobih Abdul Wahid

Metrotvnews.com, Cirebon: Beberapa kepala desa (kades) menyambut gembira saran Komisi II DPR tentang penyederhanaan proses dan prosedur pencairan dana desa. Kepala Desa Tuk Karangsuwung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Tasirun, mengatakan saran itu mempercepat proses pencairan anggaran dana desa.

"Tentu kami sambut gembira (saran DPR). Sehingga nantinya tidak ada lagi keterlambatan, juga risiko pengurangan anggaran pada pencairan berikutnya," ungkap Tasirun, Kamis (10/9/2015).
 
Tasirun mengaku, proses pencairan dana desa cukup rumit. Pihaknya berulang kali mengirim berkas sehingga prosesnya memakan waktu cukup lama.

"Semisal di tingkat kecamatan sudah diverifikasi, tapi ternyata di kabupaten memberitahukan masih ada kekurangan. Sehingga prosesnya harus kami ulang dan memakan waktu lagi," katanya.
 
Kades Japurabakti, Taufik Hidayat, menegaskan saran itu bisa menjadi kunci percepatan pembangunan di desa-desa. “Mudah-mudahan bisa direspon pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan di desa-desa,” kata Taufik.
 
Taufik pun menganggap penting pendampingan pada aparat desa untuk mempercepat proses administrasi, pengajuan, pencairan, hingga penggunaan anggaran. “Tenaga pendamping desa sudah berfungsi, namun hanya mendampingi proses pembentukan RPMJDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintahan Desa), kami membutuhkan proses pendampingan yang lebih intens dan rutin,” terangnya.
 
Taufik dan Tasirun mengakui sudah mencairkan dana desa tahap I sepekan lalu untuk masing-masing desa. Dana sebesar Rp130 juta itu untuk pembangunan infrastruktur.

"Alokasinya untuk fisik kita sedang melakukan pengaspalan 600 meter persegi, kemudian pembangunan jembatan sepanjang 3 x 10 meter, serta sandaran untuk menanggulangi banjir," jelas Tasirun.
 
Baru-baru ini Komisi II DPR menyarankan pemerintah meringankan syarat dan prosedur pencairan dana desa. Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan saran disampaikan lantaran masih banyak kades belum berani mencairkan dana tersebut.

"Karena aturan perundangannya dinilai cukup sulit dan ada kekhawatiran terjerat persoalan hukum," katanya.

Apalagi, kata Lukman, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengingatkan para kepala desa agar berhati-hati dalam memanfaatkan dana desa.

Sementara itu, tiga menteri sudah menandatangani surat keputusan bersama (SKB) terkait pencairan dana desa. Salah satu isinya yaitu meniadakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang sebelumnya disyaratkan untuk pencairan dana. 

Sementara itu, kades yang mengajukan dana desa hanya perlu melampirkan instruksi dari pemerintah pusat maupun provinsi sebagai pengganti peraturan bupati soal pencairan hingga penggunaannya. "Mengenai perbup dan perwali itu kita sederhanakan juga menjadi direction dari pusat dalam bentuk SKB tiga menteri. Bentuknya cukup dengan instruksi-instruksi saja," kata  Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar.

Selain Marwan, dua menteri lain juga menyepakati ketentuan tersebut. Yaitu Menteri Dalam Negeri Thajo Kumolo dan Menteri Keuangan  Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro.




(RRN)