Presiden Tegaskan Tak Ada Revisi Proyek Listrik 35 Ribu MW

Desi Angriani    •    Kamis, 10 Sep 2015 16:43 WIB
proyek 35.000 mw
Presiden Tegaskan Tak Ada Revisi Proyek Listrik 35 Ribu MW
Teten Masduki. Foto: Prasetyo Utomo/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo menegaskan tak ada revisi pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Pernyataan Jokowi yang disampaikan Kepala Staf Kepresidenan ini sekaligus membantah apa yang dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. 

"Tadi Pak Presiden jelaskan langsung ke saya, lebih tegas bahwa 35 ribu MW itu kebutuhan. Jadi tak ada perubahan," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Teten menuturkan, Presiden mengakui realisasi proyek tersebut tak mudah, tapi pembangunan pembangkit listrik adalah bagian penting dari program besar membangun kembali industri di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. 

"Ini untuk pembangunan industrialisasi. Mestinya ini tidak menjadi kontroversi," imbuh dia.

Oleh sebab itu, pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi akan mengurangi sumbatan perizinan yang selama ini menjadi kendala proyek pembangunan listrik. "Termasuk bagaimana dengan UU Nomor 2 Tahun 2015, pemerintah bisa sediakan lahan yang biasanya jadi hambatan utama dari macet atau mangkrak pembangunan infrastruktur," pungkas mantan Tim Komunikasi Presiden ini.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, pemerintah mengoreksi pembangunan listrik 35 ribu megawatt menjadi 16.167 megawatt untuk jangka waktu hingga 2019. Alasannya agar PT PLN tidak bangkrut.

"Adanya penetapan keputusan tersebut setelah Menko Maritim melakukan kajian bahwa beban puncak bakal mencapai 74.525 mw pada 2019. Saat ini proyek yang tengah berlangsung sebesar 7.000 megawatt. Jika dipaksakan untuk merealisasikan 35 ribu mw, akan ada kelebihan kapasitas listrik sebesar 21.331 megawatt," ujar Rizal Ramli saat ditemui di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Senin 7 September.

Perubahan target ini bakal dijalankan sebagai Proyek Percepatan dan Diversifikasi Listrik (PPD-Listrik) guna memenuhi kebutuhan listrik nasional. Adapun Pemerintah sudah menyusun beberapa langkah dalam mempercepat pembagunan pembangkit yang 16.176 mw.

"Akan dilakukan dengan mempercepat negosiasi, bantu membebaskan lahan, serta mereview harga penjualan yang lebih kompetitif dan lebih menarik bagi investor," ungkap Rizal.


(KRI)