IPW: Tak Ada Alasan Bagi Polri Untuk Tak Periksa RJ Lino

Deny Irwanto    •    Jumat, 11 Sep 2015 08:25 WIB
pelindo
IPW: Tak Ada Alasan Bagi Polri Untuk Tak Periksa RJ Lino
Neta S Pane. Foto: Ramdani/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan dan mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang di Pelindo II. Polri juga diminta untuk menuntaskan kasus ini.

Neta berharap dimutasinya Komjen Budi Waseso tak membuat Polri melemah dalam memproses kasus ini. Polri, kata dia, mesti menunaikan janjinya untuk mengusut tuntas kasus Pelindo II.

"Yang harus dilakukan elit Polri untuk membuktikan janjinya itu adalah segera memeriksa Dirut Pelindo 2 RJ Lino. Sebab sebelumnya Polri sudah melakukan penggeledaan di ruang kerja Richard Joost Lino (Dirut PT Pelindo II) di Pelabuhan Tanjung Priok. Artinya, sejumlah bukti bukti sudah didapatkan, sehingga tidak ada alasan bagi Polri lagi untuk tidak segera memeriksa RJ Lino," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane melalui keterangan tertulis, Jumat (11/9/2015).

Neta meminta Polri tak usah ragu menetapkan RJ Lino sebagai tersangka kasus ini jika sudah memiliki bukti. 

Neta kembali mengatakan, dari penelusuran IPW, terungkapnya dugaan korupsi di Pelindo II karena sejumlah pekerja di perusahaan pengelola pelabuhan ini mogok kerja dua bulan lalu.

Beberapa hari setelah itu para pekerja melapor ke Polri terkait dugaan korupsi. Polri lalu memeriksa sejumlah saksi dan melakukan penyelidikan hingga kemudian menggeledah kantor RJ Lino.

"Melihat fakta-fakta ini tidak ada alasan bagi Polri untuk tidak melanjutkan perkara korupsi ini dan tidak ada alasan bagi Polri untuk tidak segera memeriksa RJ Lino. Kecuali elit-elit Polri sudah ikut-ikutan melindungi kasus-kasus korupsi besar," lanjut Pane.

Neta mengatakan, jika Polri tidak segera memproses kasus Pelindo II, para koruptor akan menjadi besar kepala. Untuk itu IPW berharap kasus-kasus korupsi yang sudah dibongkar Polri selama ini bisa dituntaskan agar Polri tidak dilecehkan para koruptor.

Selain kasus Pelindo II, Polri harus pula melanjutkan kasus dugaan korupsi di Pertamina Foundation yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara dan dugaan korupsi di sebuah perusahaan migas.

"Sebab, sebelumnya Bareskrim sudah merencanakan melakukan penggeledahan di sebuah perusahaan migas yang diduga merugikan negara sebesar Rp118 triliun. Tapi saat Bareskrim akan melakukan penggeledahan, muncul isu Buwas (Budi Waseso) akan dicopot. Akibatnya, rencana penggeladahan itu batal dilakukan hingga akhirnya Buwas dicopot dari jabatannya. IPW mendesak Polri tetap melanjutkan penggeledahan tersebut agar kasusnya terungkap secara transparan," pungkas Pane.


(KRI)