Pembangunan Infrastruktur masih Jadi Fokus Penggunaan Dana Desa di Sleman

Patricia Vicka    •    Jumat, 11 Sep 2015 15:00 WIB
dana desa
Pembangunan Infrastruktur masih Jadi Fokus Penggunaan Dana Desa di Sleman
Ilustrasi perbaikan jalan, MTVN - Kuntoro Tayubi

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Pemanfaatan dana desa di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, masih terpaku pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan aktivitas ekonomi. Pemanfaatan itu sejalan dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi No 5 tahun 2015 tentang Dana Desa yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

"Pembangunan infrastruktur antara lain digunakan untuk memperbaiki jalan antardesa. Sedangkan peningkatan aktivitas ekonomi contohnya seperti membantu koperasi desa. Memberikan pelatihan untuk unit kecil dan menengah (UKM) di desa dan pemberdayaan pedagang di desa," jelas Kepala Bagian Pemerintah Desa Setda Sleman, Mardiyana, Jumat (11/9/2015).

Mardiayana menjelaskan, anggaran dana desa untuk 86 desa di Sleman sebesar Rp28 miliar. Baru 8 desa yang tengah memproses pencairan dana desa tahap II. Sementara sisanya masih belum melaporkan penggunaan dana desa tahap I.

Kasubag Pendapatan dan Kekayaan Desa Pemdes Sleman Alhalik mengatakan, pencairan dana desa berlangsung sebanyak tiga tahap. Tahap I yakni April 2015 sebesar 40 persen, tahap II pada Agustus 2015 sebesar 40 persen, dan tahap III pada Oktober 2015 sebesar 20 persen.

"Rata-rata satu desa mendapatkan dana sebesar Rp300 juta," kata dia.
 
Kepala Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan Sleman, Mujimin, mengatakan pemberian dana desa amat membantu pembangunan masyarakat setempat. Ia mengaku telah menerima pencairan dana desa tahap I dan tengah menyiapkan laporan penggunaannya.

Mujimin mengakui, dana itu untuk membangun infrastruktur dan perekonomian. "Kami beton jalan supaya enak dilintasi kendaraan. Juga bangun sarana dan fasilitas bangunan wisata seperti Candi. Juga untuk pelatihan pedagang kuliner kripik dan batik," terang Mujimin.

Namun ia meminta pemerintah agar tidak sering menganti peraturan dan keputusan terkait dana desa. "Kalau sering ada gonta-ganti peraturan kami jadi bingung melaksanakannya. Nanti kalau sudah dilaksanakan tiba-tiba aturannya ganti lagi," tutupnya.
 


(RRN)