Hak Politik Bonaran Situmeang Dicabut

Yogi Bayu Aji    •    Jumat, 11 Sep 2015 18:01 WIB
kasus suap
Hak Politik Bonaran Situmeang Dicabut
Raja Bonaran Situmeang menunggu sidang putusan di ruang tunggu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (11/5).ANT/M Agung Rajasa

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman buat Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang. Hakim memutuskan mencabut hak politik terdakwa kasus dugaan suap gugatan Pilkada Tapanuli Tengah di Mahkamah Konstitusi, itu.

"Pencabutan hak memilih dan dipilih selama lima tahun," kata Humas PT DKI Jakarta Muhammad Hatta, Jumat (11/9/2015).

Putusan ini, jelas Hatta, dibacakan Majelis Hakim PT DKl Jakarta yang diketuai Hakim Elang Prakoso Wibowo. Hakim ketok palu pada 19  Agustus 2015.

Pada putusan banding, pidana penjara dan denda untuk Bonaran tidak berubah. Dia tetap divonis sesuai putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.

(Baca: Saksi Akui Bonaran Situmeang Berikan Uang untuk Akil Mochtar)

(Baca: Saksi Akui Akil Minta Uang Rp3 M kepada Bonaran)

Jaksa di Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya menuntut Bonaran dengan enam tahun penjara dan dan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan. Dia juga dituntut dengan hukuman tambahan, pencabutan hak memilih dan dipilih selama delapan tahun.

Dia dinilai terbukti memberikan uang suap sebesar Rp1,8 miliar kepada Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi dengan maksud memengaruhi putusan perkara yang tengah disidangkan di MK. Perbuatan Bonaran itu dinilai telah memenuhi unsur-unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Namun, Pengadilan Tipikor hanya menjatuhkan hukuman empat tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan. Sementara, hukuman tambahan yang dituntut jaksa tak dikabulkan hakim.


(ICH)