Buat Trase LRT, PT Jakpro Tunggu Persetujuan Kemenhub

Intan fauzi    •    Jumat, 11 Sep 2015 18:51 WIB
lrt
Buat Trase LRT, PT Jakpro Tunggu Persetujuan Kemenhub
Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendengarkan penjelasan maket proyek LRT dari Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan. (Foto:Antara/Agung Rajasa)

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo, belum bisa membangun trase angkutan massal berbasis rel light rail transit (LRT). Pelaksanaannya menunggu persetujuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
 
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Abdul Hadi mengatakan, sambil menunggu persetujuan dari Kemenhub, pihaknya masih mempersiapkan desain. "Kita akan nunggu persetujuan peta trasenya dari sini (Kemenhub). Ini masih persiapan, untuk proses tendernya kita siapkan desainnya," Abdul di Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (11/9/2015).
 
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pertemuan dengan Kemenhub dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kereta maupun rel LRT harus terintegrasi seluruhnya. "Intinya sederhana, semua konsep yang dilakukan harus terintegrasi. Baik persinyalan maupun rolling stocknya," ujarnya.
 
Rencananya pembangunan kereta ringan berkecepatan 60-80 km/jam ini dilakukan dua tahap. Tahap pertama dimulai 9 September ditargetkan selesai pada 2018. Sedangkan tahap kedua dimulai kuartal akhir 2016 dan ditargetkan selesai akhir 2018.
 
Keputusan itu telah diterbitkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan No KP. 394 Tahun 2015 tentang Penetapan Trase Jalur Layang Kereta Api Umum Nasional Jenis Light Rail Transit di wilayah Jabodetabek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
 
Tahap pertama akan membangun lintasan sepanjang 42,1 Km dengan 18 stasiun, yakni Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, dan Cawang-Dukuh Atas. Tahap kedua sepanjang 41,5 Km dengan lintasan Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan, dan Palmerah-Grogol.


(FZN)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

9 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA