Polda Metro Jaya Bangun Pos Polisi Dekat LP

- 18 Juli 2013 15:06 wib
ANTARA/Irsan Mulyadi/bb
ANTARA/Irsan Mulyadi/bb

Metrotvnews.com, Jakarta: Polda Metro Jaya berencana membangun pos polisi di dekat lembaga pemasyarakatan (LP).

Kegiatan deteksi dini ini merujuk insiden kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Hal tersebut ditegaskan Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno usai melakukan pertemuan dengan Kepala Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta serta Kepala LP dan Kepala Rumah Tahanan wilayah Jakarta di Mapolda Metro Jaya, Kamis (18/7).

"Kami membicarakan tentang kaitannya dengan masalah-masalah yang ada di dalam lapas maupun masalah-masalah koordinasi dengan pihak kepolisian," kata Putut.

Pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah ditelurkan pada April lalu. Hanya saja ada beberapa hal yang dipertajam dengan penambahan beberapa poin dalam standar operasional prosedural (SOP).

SOP tersebut akan disusun oleh tim terpadu dengan kriteria mampu memberikan penanganan secara taktis dan mudah dilaksanakan.

Selama ini jika terjadi kerusahan, polisi sangat sulit menerabas lantaran terbentur prosedur pengamanan yang berlaku di dalam LP maupun rutan.

Menurut Putut, poin SOP itu juga menjabarkan bentuk koordinasi antara pihak terkait dan kepolisian dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. "Sehingga deteksi dini bisa di dapatkan dan bisa dilakukan cegah dini."

Sebagai contoh, lanjut Putut, pembangunan pos polisi di dekat LP di Jakarta Timur merupakan realisasi dari upaya deteksi dini. Pos polisi ini akan memudahkan komunikasi dengan petugas yang berjaga di dalam LP.

"Kita akan sambangi tiap hari ke LP dan dilakukan oleh Babinkamtibmas dan perwira patroli. Kemudian nanti misalnya ada informasi akan adanya keributan di LP, ya segera kita deteksi, siapa yang harus dihubungi nantinya," ujar Putut.

Sebelum gagasan MoU dibuat, imbuh Putut, pejabat di jajaran Polres dan Polsek juga sudah diinstruksikan untuk rutin melakukan koordinasi pengamanan di LP dan rutan. "Ini sudah lama dilakukan dan berjalan dengan baik."

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkum HAM DKI Jakarta Irsyad Bustaman mengatakan, bentuk kerjasama ini lebih cenderung pada peningkatan pengamanan sekaligus belajar dari pengalaman yang terjadi di beberapa tempat.

"Jadi antisipasi yang kita lakukan dengan jajaran Polda, kita apresiasi. Untuk pengawasannya pasti lebih ketat dan ini kita minta yang paling dekat diantaranya Polri sebagai unsur kamtibmas. Ya, kita ajak untuk membantu langsung di lapangan," katanya.

Mengenai kesan sulit polisi masuk ke dalam LP, Irsyad menampik. Kata dia, polisi bisa saja masuk selama 24 jam. "Pihak lapas berusaha mengatasi dulu. Kita butuh bantuan polisi dan bukan tidak boleh polisi masuk," katanya.

Irsyad mengaku, keributan di dalam LP umumnya karena jumlah tahanan dan narapidana melebihi kapasitas tampung. Selain itu minimnya petugas (sipir) ikut menjadi kendala penanganan.

"Kapasitas kita memang over. Rata-rata di atas 150-300 persen. Idealnya sih sesuai dengan kapasitas. LP Salemba atau LP Cipinang sendiri kekurangan (sipir). Tetapi, tiap tahun kita selalu ada penambahan," tandasnya. (Golda Eksa)

()

SEKRETARIS Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengungkapkan forum Musyawarah Kerja Nasional…