Mantan Penasehat KPK: RUU KUHP Jangan Delegitimasi Penegakan Hukum

M Rodhi Aulia    •    Senin, 14 Sep 2015 08:07 WIB
kpk
Mantan Penasehat KPK: RUU KUHP Jangan Delegitimasi Penegakan Hukum
Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua--MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua khawatir dengan adanya wacana mengadopsi pasal terkait delik korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Ia berharap pemerintah dan DPR dapat memasukan pasal peralihan dalam RUU KUHP yang bersifat khusus atau lex specialis.

"KUHP adalah rumah induk dari sistem pidana di Indonesia. Dari hukum umum ini, (Pasal mengenai korupsi) di-breakdown ke lex spesialis. Ada anak kalimat selanjutnya. Dan kalau ada anak kalimatnya, ditentukan khusus, (pasal korupsi) aman. KUHP sebagai payung," kata Abdullah Hehamahua dalam Program Bincang Pagi Metro TV, Senin (14/9/2015).

Namun, bukan berarti ia tidak setuju dengan adanya rencana pembahasan RUU KUHP secara umum. Hanya, ia berharap tidak ada upaya delegitimasi penegakan hukum terutama kasus korupsi dalam pembahasan RUU KUP tersebut. Sejauh ini, Abdullah menemukan adanya pasal dalam Draft RUU KUHP yang berupaya melemahkan kewenangan KPK.

"Saya khawatir KUHP jadi bola liar. Seperti Pasal 75 KPK tidak bisa menyita tanpa izin pengadilan. Sedangkan dalam UU KPK, kalau menggeledah izin pengadilan dan kalau menyita tidak perlu. Korupsi ini, kejahatan luar biasa. (Kalau tidak bisa disita cepat) dalam hitung menit hilang semua alat bukti dan barang bukti," ujar dia.

Beberapa waktu yang lalu, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo juga mengeluhkan hal yang sama. Ia ingin delik korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam RUU KUHP dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehingga RUU inisiatif pemerintah ini tidak blunder di kemudian hari.

 


(AZF)