RUU KUHP Dibahas, Pemerintah Jamin Kewenangan KPK tak Tercerabut

M Rodhi Aulia    •    Senin, 14 Sep 2015 08:37 WIB
kpk
RUU KUHP Dibahas, Pemerintah Jamin Kewenangan KPK tak Tercerabut
Ilustrasi gedung KPK--Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menjamin kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan melemah seiring pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Kemenkumham akan memantau terus agar pasal yang diatur dalam RUU KUHP tidak menyentuh kewenangan KPK.

"Pemerintah tidak ada keinginan UU KPK dan UU Tipikor bahkan kewenangan institusi itu diatur di dalam RUU KUHP. (Pasal mengenai delik korupsi di dalam RUU ini) diatur sangat umum," kata Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Eka Cahyana dalam Program Bincang Pagi Metro TV, Senin (14/9/2015).

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Jember, Jawa Timur ini juga memastikan, RUU KUHP tidak akan terjadi pasal yang tumpang tindih dengan pasal yang ada di dalam sejumlah Undang-undang mengenai penegakan hukum terkait kasus korupsi. Eka meminta publik tidak mengkhawatirkan RUU yang sudah direncanakan lebih dari 40 tahun silam.

"Jangan terlalu berlebihan mengkhawatirkan itu (RUU KUHP), karena yang penting UU KPK, UU Tipikor dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak masuk (dalam RUU KUHP). Andaikan misalnya berkembang dalam pembahasan tiba-tiba ada ketentuan menyangkut (kewenangan) institusi
dalam hukum dikenal asas lex spesialis dan ini akan hidup dan berlaku," ujar dia.

Kemenkumham, kata dia, akan terus memantau agar pasal yang diatur dalam RUU KUHP tidak melemahkan KPK sebagai corong utama pemberantasan korupsi di samping Kejaksaan dan Kepolisian. Caranya adalah dengan mengundang seluruh pihak terkait untuk membahas bersama secara proaktif dan terbuka.

"Untuk mengatasi kekhawatiran, kita mengundang semua pihak. Pemerintah terbuka, apalagi RUU ini masih terbuka dan kita menggandeng penegak hukum untuk ikut dalam pembahasan dan pegiat antikorupsi lainnya," tukas dia.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengaku khawatir dengan RUU KUHP tersebut. Pasalnya, korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan khusus dan ini berimplikasi pada upaya kewenangan memberantas korupsi, secara khusus pula. Diketahui, RUU ini merupakan inisiatif yang datang dari pemerintah dan saat ini prosesnya mulai berjalan dan ditargetkan selesai pada 2016 mendatang.


(AZF)