Quo Vadis Paket September Satu?

   •    Senin, 14 Sep 2015 10:50 WIB
paket kebijakan ekonomi
Quo Vadis Paket September Satu?
Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati. (foto: MI/Atet Dwi Pramadia)

Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Indef


PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia selama semester I 2015 tidak hanya melambat. Sejumlah indikator ekonomi juga mengalami tekanan. Menginjak bulan September yang semula dijanjikan Presiden Jokowi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang meroket, nyatanya yang terjadi justru sebaliknya (a) nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan, bahkan sangat undervalue terus bertengger di atas 14.000 per dolar AS, (b) mulai terjadi aliran modal keluar (capital flight) yang tentu berimplikasi pada keyakinan para pelaku usaha dan investor, (c) harga kebutuhan pokok masih terus meningkat sekalipun Lebaran telah lama usai. Selain itu, inflasi bahan makanan bulan Agustus masih mencapai 0,91% (mtm) atau 9,26% (yoy), (d) buruh melakukan demonstrasi akibat ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), dsb.

Tekanan variabel ekonomi kunci tersebut membawa konsekuensi langsung terhadap persoalan ekonomi yang langsung menyentuh masyarakat bawah: (i) Upah riil buruh menurun dan daya beli masyarakat turun, (ii) jumlah pengangguran meningkat. Data federasi sarikat pekerja, sampai agustus 2015 PHK sudah mencapai lebih dari 100 juta orang. Padahal selama pascakrisis ekonomi 1998, sekalipun terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, tidak disertai ancaman PHK massal dan peningkatan angka pengangguran. (iii) Kemiskinan juga semakin membesar, diperkirakan meningkat dari September 2014 sebesar 10,96% menjadi 11,50% pada Maret 2015 dan (iv) jurang ketimpangan yang cenderung melebar.

Indeks Gini ratio diperkirakan mengalami peningkatan dari 0,41 menjadi 0,42. Di samping itu, diikuti tergerusnya berbagai indikator fundamen perekonomian yang membuat pembangunan ekonomi semakin rentan terhadap gejolak perekonomian global, seperti utang luar negeri meningkat, transaksi berjalan masih defisit, menurunnya daya saing akibat buruknya logistik, terbatasnya infrastruktur dan mahalnya intensitas energi, dll.

Artinya, persoalan ekonomi saat ini sudah menyentuh pada urusan yang paling mendasar dan dihadapi oleh seluruh masyarakat, baik konsumen maupun produsen. Bagi masyarakat konsumen, melambungnya harga bahan makanan tidak sekadar membuat pusing ibu rumah tangga, tentu berimplikasi langsung terhadap rendahnya daya beli pada produk nonmakanan. Dampak anjloknya daya beli masyarakat tersebut, wajar jika hampir semua kinerja sektor produksi mengalami penurunan penjualan. Data berbagai asosiasi perdagangan ritel juga mengonfirmasi bahwa rata-rata penjualan turun sampai dengan 30%. Akibatnya, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan cashflow dan terancam kolaps. Alhasil ancaman merumahkan karyawan sementara sampai terjadinya gelombang PHK tidak terelakan.

Dalam menghadapi kondisi yang cenderung sudah kritis tersebut, tentu yang dibutuhkan ialah langkah-langkah pertolongan yang cepat, tepat, akurat, dan konkret. Ibarat menangani orang yang sedang dalam menghadapi masalah darurat, tentu emergency rescue yang harus segera diberikan. Pertolongan pertama yang penting ialah membuat agar masyarakat dan pelaku usaha yang sedang pingsan tersebut segera siuman. Tentu dibutuhkan bantuan yang fokus dan konkret. Dua hal urgen yang paling dibutuhkan yaitu segera mengembalikan tingkat konsumsi rumah tangga dan membuat kinerja sektor riil kembali bergerak guna menghalau ancaman PHK.

Sumber permasalahan anjloknya konsumsi rumah tangga sudah jelas yakni turunnya upah riil yang digerogoti oleh inflasi bahan makanan yang tinggi. Artinya kebijakan debirokratisasi dan deregulasi pemerintah mestinya sederhana, tinggal fokus guna mendorong terjadinya stabilisasi harga dan potensi meningkatnya porsi pendapatan masyarakat untuk konsumsi. Kebijakan debirokratisasi terutama ditujukan untuk menyederhanakan berbagai regulasi atau peraturan yang menimbulkan berbagai ketersumbatan sehingga menyebabkan harga melambung. Hal paling mendasar tentu tidak hanya terkait keterjaminan pasokan, tapi juga regulasi dalam tata niaga kebutuhan pokok. Jika regulasi yang memungkinkan penguasaan pasokan pada mekanisme pasar tidak dibenahi, sumber permasalahan tidak akan segera mendapat solusi.

Selanjutnya, deregulasi yang memberikan insentif langsung pada peningkatan daya beli masyarakat, misalnya relaksasi dalam hal perpajakan. Kebijakan penurunan tingkat pajak penghasilan tidak hanya dapat mendorong daya beli masyarakat, tapi juga bisa menjadi salah satu terobosan jitu untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Jika tingkat pajak diturunkan, akan berdampak langsung pada bertambahnya porsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Selain itu, dengan adanya tingkat pajak yang lebih ringan dan wajar, upaya penghindaran membayar pajak secara tidak resmi akan bisa ditekan. Alhasil, tingkat kepatuhan membayar pajak meningkat dan penerimaan pajak justru dapat dioptimalkan.

Demikian juga pertolongan pertama yang harus dilakukan untuk menggerakkan sektor produksi yakni adanya aliran darah segar. Program subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) tentu sangat tepat. Meski demikian, untuk diharapkan dapat mengerem potensi laju PHK tentu belum cukup. Pasalnya, masalah yang paling krusial ialah lemahnya permintaan dalam negeri dan menurunnya permintaan ekspor akibat menurunnya daya saing produk industri akibat tekanan ekonomi biaya tinggi.

Untuk itu, jika pelemahan rupiah justru memukul balik daya saing akibat tekanan bahan baku impor, harus dicari strategi baru. Pemerintah dapat memberikan deregulasi terkait dengan fasilitas kredit ekspor untuk membantu pembiayaan diversifikasi ekspor ke negara-negara di luar tujuan ekspor tradisional. Misalnya, kredit eskpor fokus untuk produk-produk yang masih memiliki daya saing dan impor konten rendah. Tentu fasilitas ini harus didukung oleh validitas pemetaan produk ekspor dan transparansi aturan sehingga dapat memitigasi risiko moral hazard pemberian kredit ekspor di masa lalu. Dengan demikian, paket stimulus yang dikeluarkan pemerintah konkret menjawab permasalahan mendesak masyarakat dan dunia usaha.

Sayangnya, Paket Stimulus September Satu yang ditunggu-tunggu tersebut masih sangat umum dan belum konkret. Pertama, mendorong daya saing industri nasional. Pemerintah melakukan deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, dan kepastian usaha. Terdapat 89 peraturan yang dirombak dari 154 peraturan untuk menghilangkan duplikasi, dan memangkas peraturan yang tidak relevan dan menghambat daya saing. Untuk itu, pemerintah akan menyiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah (PP) untuk memperbaiki prosedur perizinan dan peningkatan kualitas layanan. Persoalannya, kapan kebijakan tersebut dapat segera diimplementasikan. Pasalnya, belum ada kejelasan siapa yang akan menjadi komando dari harmonisasi kebijakan yang tumpang-tindih antarsektor dan antardaerah tersebut. Jika menilik pengalaman paket stimulus sebelumnya, sampai sekarang belum implementatif karena masih menunggu PP.

Kedua, mempercepat proyek strategis nasional. Pemerintah akan menghilangkan beberapa hambatan seperti penyederhanaan izin, penyelesaian tata ruang, serta percepatan pengadaan barang dan jasa. Termasuk menggerakkan mesin pertumbuhan dengan mendorong percepatan belanja melalui peningkatan daya serap anggaran dan juga melakukan langkah-langkah penguatan neraca pembayaran. Pasalnya, waktu yang tersisa dalam pelaksanaan APBN 2015 tinggal sekitar 3 bulan. Di samping itu, sekalipun APBN bisa optimal terserap, porsi kontribusi belanja pemerintah dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 8%-9%. Tentu tidak dapat berharap banyak dapat mengompensasi penurunan dari konsumsi rumah tangga dan investasi.

Ketiga, meningkatkan investasi sektor properti. Pemerintah mendorong kebijakan khusus rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sekalipun berbagai kemudahan dilakukan, persoalan pokoknya tentu kembali lagi pada rendahnya daya beli masyarakat. Nyatanya, walaupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa target pembangunan sejuta rumah sudah mencapai angka di atas 400 ribu rumah, nyatanya porsi rumah MBR tetap saja masih sangat rendah. Belum lagi adanya pro-kontra terhadap kemudahan pemilikian asing. Jadi, alih-alih kebijakan ini mampu segera mendorong pemulihan ekonomi, malah bisa dibilang kehilangan fokus.


(ADM)