Jokowi Bentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN & APBD

Angga Bratadharma    •    Senin, 14 Sep 2015 13:14 WIB
apbn
Jokowi Bentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN & APBD
Presiden Joko Widodo (MI/PANCA SYURKANI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBN dan APBD atau disebut TEPRA. Diharapkan, TEPRA mengoptimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Mengutip laman Setkab, Senin (14/9/2015), pembentukan TEPRA ini dengan pertimbangan dalam rangka pengawasan atas realisasi APBN dan APBD pada setiap tahun anggaran berjalan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Menurut Keppres Nomor 20 Tahun 2015 itu, TEPRA bertugas menerima, memonitor, mengevalasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran dan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan-hambatan yang terjadi dalam realisasi anggaran dan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kemudian, juga bertugas melaporkan secara berkala pada minggu kedua setiap bulannya kepada presiden tentang realisasi anggaran dan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, membangun sistem pelaporan berbasis teknologi informasi yang sederhana, mudah diakses, handal dan tepat waktu

"Dan, mendorong pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi APBD di setiap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota," tulis laman tersebut.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugasnya, menurut Keppres tersebut, TEPRA dapa meminta data, dokumen, dan/atau keterangan dari pejabat tertentu atau pihak lain yang terkait yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan program pemerintah dan meminta masukan, bantuan, dan/atau melakukan konsultasi dengan tenaga ahli atau pihak lain yang dipandang perlu.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan presiden ini akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Ketua Tim Pengarah. "Keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," bunyi Pasal 8 Keputusan Presiden yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada 7 September 2015 itu.


(ABD)

Miryam: Sejak Awal Saya Kecewa

Miryam: Sejak Awal Saya Kecewa

28 minutes Ago

Miryam mengaku mendapat tekanan selama menjalani pemeriksaan di KPK dan menyesalkan sikap jaksa…

BERITA LAINNYA