Tumpang Tindih Peraturan, Masyarakat Desa Adat Terpinggirkan

Kesturi Haryunani    •    Senin, 14 Sep 2015 16:58 WIB
dpd
Tumpang Tindih Peraturan, Masyarakat Desa Adat Terpinggirkan
Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD Djasarmen Purba

Metrotvnews.com, Medan: Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD Djasarmen Purba berniat mengundang pemerintah untuk membahas implementasi Undang-Undang Desa yang tumpang tindih dengan UU pokok Agraria dalam pemanfaatan hak atas tanah. Sehingga desa mampu menikmati implementasi dari Undang-Undang Desa itu sendiri.

“Banyak desa yang sudah menerima dana desa. Namun tidak dapat memanfaatkan dalam membangun infrastruktur desa, karena wilayahnya berada di kawasan hutan yang bersinggungan dengan ketentuan Undang-Undang Kehutanan dan Agraria. Jadi tidak boleh sembarangan dibangun,” terang Purba saat focus group discussion (FGD) bersama Anggota PPUU DPD di Universitas Sumatra Utara, Medan, Sumatra Utara, Jumat (12/9/2015).

Atas dasar tersebut, Pusat Perancangan Kebijakan dan Informasi Hukum Pusat-Daerah (Law Center) DPD mengadakan FGD untuk menemukan sinkronisasi regulasi antara UU Desa dan Kebijakan Agraria Nasional. FGD bersama anggota PPUU DPD dihadiri akademisi di bidang Hukum dari berbagai universitas di Medan, ahli hukum, dan mahasiswa Fakultas Hukum USU.

Dekan Hukum USU Runtung mengungkapkan, masalah hak masyarakat adat yang saat ini sangat dikesampingkan. “Banyak masyarakat adat yang miskin, bahkan terusir dari tanah adat yang didiaminya sejak berpuluh puluh tahun karena tidak mampu menunjukan bukti kepemilikan atas tanah. Bahkan tanah hutan tersebut beralih fungsi menjadi lahan komoditas,” ujar Runtung.

Law Center DPD merupakan lembaga yang dibentuk PPUU DPD untuk mendukung pelaksanaan tugasnya di bidang legislasi. Law Center DPD secara internal menyelenggarakan penelitian, baik secara mandiri maupun bekerjasama, dengan Perguruan Tinggi di daerah.


(NIN)