Kasus Pelindo II Bareskrim Berbeda dengan Laporan di KPK

Yogi Bayu Aji    •    Senin, 14 Sep 2015 20:19 WIB
kpk
Kasus Pelindo II Bareskrim Berbeda dengan Laporan di KPK
Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi SP. Foto: MI/Panca Syurkani.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kasus dugaan korupsi di PT Pelabuhan Indonesia II yang ditangani Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dipastikan berbeda dengan laporan yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Pelindo II yang ditangani KPK berbeda dengan yang ditangani Bareskrim," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2015).

Namun, Johan enggan mengungkapkan perbedaan kasus yang ditangani di dua penegak hukum ini. Pasalnya, kasus ini masih ada pada tahap Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket).

Mantan Juru Bicara KPK ini menuturkan, laporan kasus Pelindo II masuk ke kantornya 2014 silam. Namun, dia masih irit bicara soal kemungkinan lembaga antikorupsi mengusut kasus yang tengah hangat dibahas publik ini.

"Pengusutan perkara bukan soal berani atau tidak berani. Tapi, sejauh mana bukti-bukti perkara firm atau tidak," pungkas dia.

KPK diketahui sempat memanggil Dirut PT Pelindo II Richard Joost Lino untuk dimintai keterangan pada Senin 14 April 2014. Lembaga antikorupsi, saat itu membuka penyelidikan kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan Pelindo II diLampung  dan wilayah lainnya.

"Memang benar ada penyelidikan terkait dengan pengadaan di Pelindo II, penyelidikan ini bukan di Kalibaru, tetapi yang di Lampung dan di tempat lain," kata Juru Bicara KPK Johan Budi kala itu.

Sementara, Serikat Pekerja Pelindo II melaporkan manajemen Pelindo kepada KPK. Hal yang mereka ungkap di antaranya, pengadaan dua unit Quay Container Crane (QCC) untuk Pelabuhan Tanjung Priok yang dialihkan ke Pelabuhan Palembang dan Pontianak, penggunaan tenaga ahli dan konsultan yang dianggap tidak sesuai prosedur, megaproyek Kalibaru, pemilihan perusahaan bongkar muat di Tanjung Priok, serta berkaitan dengan perpanjangan kontrak perjanjian Jakarta International Container Terminal (JICT).

Kasus Pelindo II kemudian menjadi perhatian publik ketika Bareskrim Polri menggeledah kantor Pelindo II di Tanjung Priok pada Jumat 28 Agustus lalu. Penggeledahan itu melibatkan puluhan polisi dari Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya serta dibantu anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan korupsi 10 mobil crane di Pelindo II. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-A/1000VIII/2015/BARESKRIM/Tanggal 27 Agustus 2015, semestinya mobil crane yang dipesan 2012 silam dengan anggaran senilai Rp45 miliar itu dikirimkan ke sejumlah pelabuhan, seperti Bengkulu, Jambi, Teluk Bayur, Palembang, Banten, Panjang dan Pontianak.

Namun sampai saat ini, barang-barang tersebut belum dikirim. Setelah diselidiki, pelabuhan penerima ternyata tidak membutuhkan barang itu. Bareskrim juga telah menetapkan tersangka di PT Pelindo II. Tapi, identitasnya belum diungkap.


(DRI)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

8 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA