Pasang Iklan, Calon Kepala Daerah Bisa Digugurkan

Iswahyudi    •    Selasa, 15 Sep 2015 10:29 WIB
pilkada serentak
Pasang Iklan, Calon Kepala Daerah Bisa Digugurkan
Ilustrasi pilkada, Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Kendal: Pasangan calon kepala daerah bisa digugurkan dari daftar pencalonan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika kedapatan memasang iklan kampanye di media massa. 

Ketua Panwas Kabupaten Kendal, Supriyadi mengatakan pasangan calon atau tim sukses dilarang memasang iklan kampanye di media massa cetak, daring (online) maupun elektronik. Hal itu tertuang dalam Pasal 68 ayat 3 PKPU Nomor 7 tahun 2015.

“Sesuai sanksi yang dikenakan adalah dapat dicoret dari daftar pencalonan, atau tidak lagi berhak menjadi peserta pemilu,” ujar Supriyadi, di Kendal, Jawa Tengah, Selasa (15/9/2015).

Untuk pembuktian pasangan calon memasang iklan di media massa, perlu dikaji secara mendetail. Sebab, iklan di media massa baik cetak, daring maupun elektronik harus dibuktikan dengan adanya transaksi oleh kedua belah pihak.

“Selain itu, perlu diwaspadai jika iklan tersebut sifatnya fitnah. Misalnya, paslon atau tim sukses lawan justru mengiklankan pesaingnya, artinya fitnah. Ini yang perlu dikaji,” paparnya.

Supriyadi menambahkan bahwa pelanggaran tersebut juga harus memenuhi unsur kampanye. Di antaranya, gambar pasangan calon, nomor urut, visi-misi, serta ajakan untuk memilih.

“Pada prinsipnya, kami akan terus berupaya melakukan pengawasan dan menerima laporan dari masyarakat untuk dikaji dan ditindaklanjuti demi suksesnya pemilu di kabupaten ini,” imbuh dia.

Divisi Hukum, Pengawaan, Pencalonan dan Kampanye KPU Kabupaten Kendal, Syukron Adin menyampaikan kampanye melalui media cetak dan elektronik hanya bisa dilakukan KPU. Dananya berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
 
Selain itu, KPU juga menyediakan pengadaan alat peraga kampanye (APK) yang penempatan pemasangan dilakukan KPU. Masing-masing calon akan mendapatkan lima buah baliho untuk satu kabupaten. Selain itu, 20 umbul-umbul per kecamatan, spanduk dua buah per desa. 

“Untuk APK berupa baliho, spanduk dan umbul-umbul penempatannya dilakukan oleh KPU. Sedangkan untuk bahan kampanye berupa brosur dan poster penyerahannya dilakukan masing-masing pasangan calon,” tandas Syukron.


(SAN)

KPK akan Jemput Setnov dari RSCM?

KPK akan Jemput Setnov dari RSCM?

1 hour Ago

KPK diinformasikan akan menjemput Setya Novanto dari RSCM untuk dibawa ke Rutan KPK. Namun KPK …

BERITA LAINNYA