Jokowi: Siapa Bilang Kereta Cepat Dibatalkan?

Mufti Sholih    •    Selasa, 15 Sep 2015 11:53 WIB
kereta cepat
Jokowi: Siapa Bilang Kereta Cepat Dibatalkan?
Ilustrasi kereta cepat. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo membantah membatalkan proyek kereta cepat. Ia setuju dengan proyek ini asal memenuhi tiga syarat, yaitu tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), tidak memerlukan jaminan pemerintah, dan bersifat business to business (B to B).

"Saya menunggu hitung-hitungannya. Kalau pas, silakan jalan, bukan dibatalkan. Siapa yang bilang dibatalkan?" kata Jokowi ketika berbicara di hadapan diaspora Indonesia, di Wisma Duta, Doha, Qatar, Senin malam 14 September 2015 atau Selasa (15/9/2015) dini hari.

Jokowi menjelaskan, pemerintah memberikan alternatif kereta dengan kecepatan 350 kilometer (km) per jam atau 250 km per jam. Dia juga mempertimbangkan hitung-hitungan secara politik dan hitungan ekonomi dalam jangka panjang.

"Jangan mentang-mentang bawa uang dan teknologi, terus mau ngatur-ngatur kita, ya enggak gitu," ujar Presiden, seperti disampaikan Tim Komunikasi Presiden Anak Agung Ari Dwipayana.

Diberitakan sebelumnya, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki mengatakan, keputusan pemerintah untuk membatalkan pembangunan High Speed Train (HST) atau kereta cepat Jakarta-Bandung akan dihormati Pemerintah Jepang.

"Menteri Darmin menjelaskan kebijakannya. Pertama, tidak ada kereta api kecepatan tinggi menghubungkan Jakarta-Bandung. Tidak ada kereta api kecepatan tinggi. Namun kereta api kecepatan menengah," ujarnya, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Jokowi bahkan menyatakan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung berubah. Proyek tersebut berubah menjadi kereta api berkecepatan sedang. Perubahan itu terungkap dalam pointers pernyataan Presiden mengenai pembangunan Jakarta-Bandung High Speed Railway (JBHR), di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 4 September 2015.

"Saya telah menerima laporan dari Tim Penilai Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung pada 3 September 2015," tutur Jokowi.

Berdasarkan rekomendasi tim penilai, dia memutuskan akan mengembangkan kereta api berkecepatan sedang. Pembangunan tidak akan menggunakan APBN, baik langsung maupun tidak langsung.


(AHL)