PPnBM Rp2 Miliar Bertentangan dengan Paket Kebijakan Ekonomi

Angga Bratadharma    •    Selasa, 15 Sep 2015 16:58 WIB
rei
PPnBM Rp2 Miliar Bertentangan dengan Paket Kebijakan Ekonomi
Ketua Umum REI Eddy Hussy (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Metrotvnews.com, Jakarta: Realestat Indonesia (REI) kecewa dengan wacana prematur dari pemerintah terkait Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada properti dengan nilai Rp2 miliar ke atas. 

"Wacana ini sangat bertentangan dengan paket kebijakan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi)," tegas Ketua Umum REI Eddy Hussy, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (15/9/2015). 

Eddy menambahkan, saat ini pelaku industri properti sedang dalam proses mendetailkan kebijakan deregulasi, sehingga tidak perlu ada sosialisasi prematur atas kebijakan yang berpotensi meresahkan pelaku pasar. 

"Kami sangat mengapresiasi pemerintah menjadikan industri properti sebagai salah satu lokomotif perekonomian dalam paket deregulasi ekonomi tapi wacana prematur soal PPnBM ini bisa meresahkan pasar," jelas Eddy.

Dalam hal ini, Eddy berharap ada pembahasan lebih lanjut antara pemerintah, pengembang dan stakeholder industri properti untuk mendetailkan kebijakan. "Kami sudah melakukan kajian dan siap untuk berdiskusi dengan pemerintah," ungkap Eddy.

Eddy menyadari keinginan pemerintah untuk menerapkan kebijakan baru tersebut adalah demi memenuhi target penerimaan negara dari sektor perpajakan untuk 2015. Namun, menyikapi wacana perubahan aturan perpajakan itu, perlu ada sejumlah pertimbangan agar revisi aturan perpajakan bagi subsektor properti yang berkategori mewah dan sangat mewah dapat diimplementasikan dengan baik.

Jika properti dengan harga di atas Rp2 miliar dikenakan PPnBM maka sektor properti akan terbebani pajak penjualan sebesar 45 persen. Rinciannya PPN 10 persen, PPh lima persen, PPnBM 20 persen, Pajak Sangat Mewah lima persen, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar lima persen. 

"Diprediksi jika rumah seharga Rp2 miliar terkena PPnBM, maka konsumen akan menahan diri untuk membeli properti. Penjualan properti pengembang menjadi terhambat yang berpotensi mengganggu sektor industri lainnya baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan sektor properti," pungkas Eddy Hussy.


(ABD)