DKI Mulai Selidiki Dugaan Korupsi ATK, Konsumsi, dan Fotokopi

M Rodhi Aulia    •    Selasa, 15 Sep 2015 17:35 WIB
basuki tjahaja purnama
DKI Mulai Selidiki Dugaan Korupsi ATK, Konsumsi, dan Fotokopi
Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun (tengah). (Foto: MI/Immanuel)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyelidiki dugaan korupsi alat tulis kantor (ATK), konsumsi, dan fotokopi. Diduga terjadi penggelembungan anggaran dalam program itu.
 
"Kita sekarang mulai masuk ke ATK, konsumsi, dan fotokopi," kata Kepala Inspektorat DKI Jakarta Larso Marbun di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (15/9/2015).
 
Larso tidak ingin kecolongan dengan adanya alokasi anggaran yang tidak realistis. Ia juga menyoroti praktek nakal oknum Dinas Kebersihan yang memanipulasi data pekerja harian lepas (PHL) untuk keuntungan pribadi.
 
Dinas Kebersihan DKI Jakarta akan mendata ulang jumlah PHL yang saat ini mencapi 13.064 orang. Mereka akan didata ulang dengan mencocokkan KTP, sidik jari, hingga pengambilan foto diri. Mereka juga akan dikonfirmasi mengenai lokasi kerjanya.
 
“Verifikasi untuk mengetahui apakah data PHL valid atau tidak, akan disinkronkan pekerjanya, termasuk mengecek apakah ada PHL fiktif atau tidak," kata Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji, 16 Juli.
 
Isnawa mengungkapkan, verifikasi ulang data PHL sesuai permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Verifikasi tidak hanya kepada PHL di bawah kendali unit pelayanan teknis badan air, namun juga terhadap PHL darat yang bertugas menyapu jalan.
 
Seperti diketahui, ada 10 dari 42 PHL kebersihan kali di Kelurahan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, fiktif. Sepuluh orang itu sengaja didaftarkan DMH Simanjuntak sebagai PHL. Tugas mereka tiap hari hanya absen pagi dan sore. Mereka dibayar Rp500 ribu sebulan, padahal gaji PHL Rp2,7 juta.


(FZN)