Kebijakan Menteri Susi Dinilai Menghilangkan Devisa Negara

Gervin Nathaniel Purba    •    Selasa, 15 Sep 2015 19:46 WIB
kelautan dan perikanan
Kebijakan Menteri Susi Dinilai Menghilangkan Devisa Negara
Menteri Susi. ANTARA FOTO/Saiful Bahri

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan mengatakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastutui dinilai merugikan rakyat.

Menurut Daniel dampak dari kebijakan yang diambil oleh Menteri Susi telah menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 637 ribu orang. Masih lanjut Daniel, angka pengangguran itu di antaranya Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 103 ribu orang.

"Lalu buruh pengolahan ikan 75 ribu orang, pembudidaya kepiting dan rajungan 400 ribu orang, dan pembudidaya ikan kerapu 50 ribu orang," ujar Daniel saat rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Kemudian dia menambahkan pula dampak dari Kebijakan yang diambil oleh Menteri Susi telah mengakibatkan mangkraknya 2.200 kapal yang terdiri dari kapal eks asing ukuran 100 sampai 500 GT sebanyak 200 kapal, kapal kayu buatan dalam negeri ukuran 100 sampe 300 GT sebanyak 1.000 kapal, dan kapal cantarang dengan ukuran 30 sampai 100 GT sebanyak 1.000 kapal.

"2.200 kapal ini total asetnya Rp5 triliun, yang sebentar lagi akan hancur dan rusak karena tidak berjalan dan tidak terawat," jelas Daniel.

Lanjut Daniel, akibat 2.200 kapal tak beroperasi, pasokan ikan ke utara Jawa dan Bitung turun 60 persen. Selain itu, dia menyebut ada 20 perusahaan tangkap yang tak bisa beroperasi karena kebijakan Susi itu.

"Akibatnya negara kehilangan devisa karena jatuhnya produksi senilai USD772 juta terdiri dari anjloknya ikan tuna 60 persen senilai USD120 juta, udang anjlok 50 persen USD50 juta, cakalang turun 80 persen USD48 juta, termasuk industri ekspor produk pengolahan surini, anjlok 60 persen USD74 juta," tambahnya. 

Daniel masih melanjutkan kritiknya terkait masih kecilnya Penerimaan Negera Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan. Berdasarkan data yang dihimpun, PNBP baru Rp30 miliar dari target Rp 1,3 triliun pada 2015.

"Bila gara-gara kebijakan ini, dampaknya begitu besar, kepercayaan rakyat dan dunia usaha terhadap Presiden Jokowi runtuh, maka yang paling bertanggungjawab adalah ibu," imbuhnya.
















(SAW)