Panwaskada: Politik Uang, Masyarakat Bisa Langsung Lapor Polisi

Ilham wibowo    •    Selasa, 15 Sep 2015 21:44 WIB
pilkada serentak
Panwaskada: Politik Uang, Masyarakat Bisa Langsung Lapor Polisi
Ketua Panwaskada Tangsel M. Taufiq MZ dan komisioner Ahmad Jajuli menunjukan hasil rapat pleno status temuan. (MTVN/Ilham Wibowo)

Metrotvnews.com, Tangerang: Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Tangerang Selatan Muhammad Taufiq MZ mengatakan pelapor dan masyarakat yang memiliki cukup alat bukti terkait pelanggaran pemilu seperti politik uang bisa langsung lapor polisi agar mendapat tindakan.

"Berdasarkan kajian dan fakta-fakta di lapangan, tidak ada unsur politik uang. Tetapi, kami rekomendasikan kepada pelapor dan masyarakat, jika punya alat bukti yang cukup, bisa langsung dilaporkan ke polisi agar ditindak tegas soal tindak pidana penyuapan," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Tangerang Selatan Muhammad Taufiq MZ di Kantor Panwaskada Jalan Kencana Loka Blok O2 No 28 Sektor 12 BSD Serpong, Tangsel, Banten, Selasa (15/9/2015).

Taufiq menjelaskan, ada tiga jenis pelanggaran yang bisa dikategorikan dari setiap laporan yang Panwas terima. Jenis pelanggarannya adalah pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana pemilu.

Pelanggaran administrasi dan kode etik masih ditangani oleh pihak Panwas, sedangkan pelanggaran pidana pemilu bisa dilaporkan langsung ke polisi. Politik uang termasuk dalam kategori pidana pemilu.

"Nanti dari Panwas diurus di Divisi Gakkum (Penegakan Hukum) dan dilaporkan ke polisi juga," tutur Taufiq.

Salah satu dari lima laporan yang tak bisa ditindaklanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Tangerang Selatan adalah dugaan politik uang dari tim sukses pasangan calon wali kota Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie.

Laporan dugaan politik uang dilaporkan oleh warga Tangerang Selatan bernama Muhammad Ibnu alias Beno dengan menyertakan sejumlah bukti ajakan ikut kampanye Airin dengan iming-iming bayaran Rp50.000.

Seperti diketahui, panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Daerah Tangerang Selatan menghentikan pengusutan laporan dugaan pelanggaran calon wali kota dan calon wakil wali kota petahana, Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie. Keputusan diambil dalam sidang pleno panitia pengawas.

"Dengan ini, Panwaskada Tangsel menyimpulkan, di sejumlah acara tersebut tidak dihadiri Airin. Indikasi kampanye terselubung tidak terpenuhi. Terkait indikasi money politics, berdasarkan kajian dan fakta-fakta, disimpulkan, di acara tersebut tidak bisa dibuktikan unsur politik uang karena hanya dari broadcast BlackBerry. Pelapor dan saksi tidak hadir di lapangan," tutur Taufiq.

Sebelumnya, panwas menerima lima laporan berasal dari tiga pelapor yang bernama Muhammad Ibnu alias Beno, Akrom Shaleh, dan Roberto. Ketiganya terdata sebagai warga Tangerang Selatan.

Laporan Beno adalah dugaan kampanye terselubung Airin-Benyamin di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) serta kampanye terselubung dan indikasi politik uang di Kampung Sawah, Ciputat, Minggu 30 Agustus. Adapun Akrom melaporkan dugaan kampanye terselubung Airin-Benyamin juga di GOR Puspitek Serpong, Sabtu 29 Agustus.

Sementara Roberto melaporkan dugaan kampanye terselubung di GOR Puspitek Serpong. Semua laporan itu diklasifikasikan menjadi dua kategori pelanggaran, yaitu kampanye terselubung dan politik uang.

Taufiq mengatakan, pelapor belum bisa menunjukkan bukti yang cukup. Beberapa pelapor pun tidak menghadirkan saksi yang melihat sendiri acara yang mereka laporkan ke Panwas.

Panwas juga telah mengecek melalui perpanjangan tangan mereka, yakni panwas kecamatan. Hasilnya, tidak ada indikasi pelanggaran oleh Airin-Benyamin.

"Lima laporan ada tiga yang secara formal memenuhi sehingga kita tindak lanjuti, pemanggilan para saksi, alat bukti dan klarifikasi. Hasilnya setelah kita lakukan klarifikasi, unsur adanya tindak pelanggaran kampanye terselubung dan money politics tidak terpenuhi, maka keputusan pleno dihentikan hingga tingkat Panwas," tuturnya.


(MEL)