JK: Kenaikan Gaji Pimpinan Negara Harus Lihat Kondisi Ekonomi

Dheri Agriesta    •    Rabu, 16 Sep 2015 14:14 WIB
jusuf kalla
JK: Kenaikan Gaji Pimpinan Negara Harus Lihat Kondisi Ekonomi
Wakil Presiden Jusuf Kalla. Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku kaget dengan usulan DPR terkait kenaikan gaji Presiden dan Wakil Presiden. Rencana itu, kata JK, mesti dikaji mendalam. Dia sempat bercanda dengan pewarta yang menanyakan pendapatnya soal kenaikan gaji itu.

"Oh gitu, bilangin terima kasihlah," kata JK sembari tertawa di kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2015).

JK mengakui, gaji presiden dan wapres tidak besar. Apalagi, dibandingkan beberapa pemimpin negara lain. "Walaupun bukan yang terkecil jugalah, namun juga kita apresiasi para pejabat, menteri yang gajinya tidak cukup Rp20 juta, saya ini wapres Rp40 juta tapi kan ada mobil, rumah kan gitu," jelas JK.

Namun, tambah JK, gaji yang kecil bisa tertutupi oleh fasilitas lain, seperti rumah dan kendaraan yang disediakan negara. Oleh karena itu, rencana kenaikan mesti dikaji mendalam. Disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini.

"Kalau mau dinaikkan kita lihat keadaanlah. Kalau memang ekonomi baik ya pastilah, tapi kalau ekonomi kurang baik ya jangan dululah. Kalau ekonomi sudah naik sedikit bolehlah," kata JK sembari tersenyum.

Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Tagoer Abubakar mengusulkan kenaikan gaji Presiden Joko Widodo. Gaji Presiden dianggap tidak signifikan dengan tanggung jawabnya sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Gaji Presiden tidak lebih besar dari gaji direktur BUMN.

Tagoer berargumentasi, jabatan direktur BUMN berada di bawah menteri yang membantu Presiden. Selain itu, tanggung jawab Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan jauh lebih besar dan berat. "Jadi, wajar gaji Presiden itu dinaikkan," katanya.

Keputusan Presiden nomor 68 tahun 2001 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu Presiden RI. Presiden menerima gaji sekitar Rp62, 497,800 dan Wapres menerima gaji sekitar Rp42,548,670. Kepres ini dikeluarkan saat masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.


(KRI)