Pasangan Airin-Benyamin Minta PNS Netral

Arga sumantri    •    Rabu, 16 Sep 2015 16:32 WIB
pilkada serentak
Pasangan Airin-Benyamin Minta PNS Netral
Benyamin Davnie. Foto: MTVN/Arga Sumantri

Metrotvnews.com, Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan meminta pegawai negeri sipil (PNS) di wilayahnya netral menyikapi pemilihan kepala daerah. Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani meminta jajarannya melepas semua atribut bergambar dirinya dan Benyamin Davnie.

"Soal netralitas buat kami harga mati. Sejak awal deklarasi, daftar, dan sebagainya, Ibu Airin dan saya sudah perintahkan SKPD menanggalkan atribut atau gambar Airin dan saya pada fasilitas pemerintahan," kata Benyamin Davnie yang juga Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Banten, kepada Metrotvnews.com di Tangerang Selatan, Rabu (16/9/2015).

Menurutnya, PNS dan tenaga kerja sukarela di Kota Tangerang Selatan juga jangan terlibat aktif dalam kegiatan politik, khususnya selama masa tahapan penyelenggaran pilkada. Dia menyarankan PNS atau tenaga sukarela mengundurkan diri dari pemerintahan daerah jika ingin aktif di politik.

"Kalau mau ikut terjun ke politik, keluar dari pemda dan masuk partai politik saja," kata dia.

Larangan PNS terlibat dalam politik praktis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 ayat 3, bunyinya, 'Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri Sipil maka Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik'

Aturan PNS wajib netral ada dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Pasal 4 PP tersebut bunyinya, “Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan cara :

a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah;

b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau;

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.


(TRK)