KPK segera Tetapkan Tersangka Interpelasi Gubernur Sumut

Yogi Bayu Aji    •    Rabu, 16 Sep 2015 19:12 WIB
kasus korupsi
KPK segera Tetapkan Tersangka Interpelasi Gubernur Sumut
Plt Pimpinan KPK Johan Budi. Foto: Hafidz Mubarak A/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksana Tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan KPK segera menetapkan tersangka terkait dugaan suap pada pembatalan interpelasi DPRD Sumatera Utara terhadap Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Identitas para tersangka bakal dibeberkan pekan depan.

"Kita tunggu hasilnya (penyelidikan), kemungkinan sampai akhir pekan ini," kata Johan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2015).

Johan masih irit bicara soal perkembangan kasus ini. Pasalnya, kata dia, laporan penyelidik yang masih memeriksa lima puluhan anggota DPRD Sumut dalam proses Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket) belum diterima.

"Jadi hasil itu oleh tim lidik pasti dilakukan telaah dulu baru dilaporkan ke pimpinan," jelas dia.

Menurut dia, KPK berkeyakinan kuat ada dugaan korupsi dalam pembatalan interpelasi ke Gatot. Namun, mereka baru bisa menyimpulkan adanya dugaan itu, bila ada bukti.

"Ketika memutuskan sesuatu untuk dilakukan penyelidikan, maka kita menduga di sana diduga ada tindak pidana korupsi. Tapi, tentu belum bisa disimpulkan apakah nanti ditemukan dua alat bukti yang cukup dan nanti disimpulkan apakah terjadi tindak pidana," jelas dia.

Dugaan adanya penyelidikan interpelasi muncul dengan kehadiran Ketua DPRD  Sumatera Utara Ajib Shah di Gedung KPK, Senin 7 September kemarin. Padahal, nama dia tidak tercantum dalam jadwal pemeriksaan penyidikan perkara di KPK.

Politikus Golkar itu enggan mengakui kedatangannya ke lembaga antikorupsi untuk diminta keterangannya. Dia mengaku diundang KPK hanya untuk mengobrol.

Namun, dia tidak menampik salah satu hal yang dibahas mengenai hak interpelasi DPRD terhadap Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. "(Bahas) macam-macam,"  kata Ajib, Senin 7 September.

Informasi dihimpun, KPK memang tengah mengembangkan kasus terkait Gubernur Gatot dengan membuka penyelidikan terkait hak interpelasi yang diajukan oleh DPRD terhadap Gatot namun akhirnya dibatalkan.

Pada 13 Agustus silam, lembaga antikorupsi menggeledah Kantor DPRD Sumut dalam kasus dugaan suap hakim dan panitera PTUN Medan. Dari sana, KPK menyita dokumen interpelasi terhadap Gubernur Gatot, daftar hadir dan risalah persidangan yang dilaksanakan DPRD Sumut.

Arus penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Gatot mengencang pada Maret lalu. Sebanyak 57 dari 100 anggota DPRD Sumut membubuhkan tanda tangan untuk mengajukan hak interpelasi di atas kertas bermaterai Rp6000.

Hak interpelasi ini terkait hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Provinsi Sumut tahun 2013. Lalu hal ini berkaitan dugaan pelanggaran terhadap Kepmendagri No 900-3673 tahun 2014 tentang Evaluasi Ranperda Provinsi Sumut tentang P-APBD 2014 dan Rancangan Pergub tentang Penjabaran P-APBD 2014 tanggal 16 September 2014.

Namun, pada rapat paripurna 20 April, DPRD menyepakati hak interpelasi batal digunakan. Dari 88 anggota DPRD Sumut yang hadir, 52 orang menolak penggunaan hak tersebut, 35 orang menyatakan persetujuan, dan satu bersikap abstain.

Ajib membantah bila hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas, batal digunakan karena ada bagi-bagi uang terhadap anggota DPRD. Pembatalan interpelasi, kata dia, adalah putusan bersama para wakil rakyat.

"Bagi-bagi apa? Itu kan hak masing-masing anggota, kalau bicara interpelasi, hak masing-masing anggota. Boleh gunakan haknya boleh enggak," jelas Ajib.


(KRI)